RADARBONANG.ID – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS diamankan aparat kepolisian setelah diduga terlibat dalam kasus vape yang mengandung zat berbahaya terkait narkotika.
Penangkapan dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Selasa (19/5) setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa FIS.
Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan satu bungkus vape yang disimpan di dalam tumpukan roti tawar.
Temuan tersebut langsung memicu kecurigaan petugas sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi Sebut Vape Diduga Mengandung Etomidate
Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan vape tersebut diduga mengandung zat etomidate.
Etomidate diketahui merupakan zat yang termasuk kategori berbahaya dan memiliki keterkaitan dengan perlindungan narkotika.
Saat ini penyidik masih mendalami kandungan pasti dari vape tersebut melalui pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.
Selain itu, polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut.
ASN Pemprov Sumut yang Ditangkap Merupakan Lulusan IPDN
FIS diketahui merupakan ASN aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tercatat sebagai lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN.
Statusnya sebagai aparatur negara membuat kasus ini langsung menjadi perhatian publik.
Penyidik kini masih memeriksa FIS secara intensif untuk mengetahui asal barang tersebut serta kemungkinan adanya hubungan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.
Sumber investigasi menyebutkan bahwa penangkapan bermula dari kecurigaan petugas terhadap paket roti yang dibawa FIS sebelum akhirnya ditemukan vape yang diduga mengandung zat berbahaya.
Bobby Nasution Minta Hukuman Berat Jika Terbukti Bersalah
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan tegas terkait kasus tersebut.
Bobby meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat apabila ASN tersebut terbukti bersalah dalam proses hukum yang berjalan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil langkah administratif sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Bobby, jika hukuman pidana yang dijatuhkan mencapai lebih dari dua tahun penjara, maka Pemprov Sumut akan langsung memberikan sanksi pemecatan terhadap yang bersangkutan.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas aparatur sipil negara.
Pemprov Sumut Soroti Regulasi Vape
Selain menanggapi kasus penangkapan ASN, Bobby Nasution juga kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan vape di masyarakat.
Ia mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan vape di wilayah Sumatera Utara, termasuk kemungkinan pembentukan peraturan daerah mengenai pelarangan vape di tempat umum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membatasi peredaran produk vape tertentu yang diduga dapat disalahgunakan.
Pemerintah daerah juga menekankan perlunya pengawasan terhadap produk-produk sejenis yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun berkaitan dengan penyalahgunaan zat tertentu.
Polisi Masih Dalami Kemungkinan Jaringan yang Lebih Luas
Dalam proses penyelidikan, Satresnarkoba Polrestabes Medan telah menyita satu bungkus vape yang diduga mengandung etomidate sebagai barang bukti.
Penyidik saat ini masih menggali lebih jauh mengenai peran FIS dalam kasus tersebut.
Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan mendalami apakah ada keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika lain di luar kasus ini.
Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena melibatkan oknum ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Kasus Ini Picu Sorotan terhadap Integritas ASN
Penangkapan FIS memunculkan perhatian publik terkait integritas aparatur negara dan pengawasan internal terhadap ASN.
Banyak pihak menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan narkotika dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk institusi pemerintahan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tetap akan menghormati proses hukum yang berjalan.
Pemprov Sumut menyatakan akan menunggu hasil penyidikan dan keputusan hukum sebelum mengambil langkah administratif lanjutan terhadap ASN yang bersangkutan.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur yang terbukti terlibat tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Muhammad Azlan Syah