RADARBONANG.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik yang belakangan kembali menjadi perhatian masyarakat.
Dalam keterangannya, Amran menyebut lonjakan harga minyak goreng tidak semata-mata dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga diduga melibatkan praktik mafia pangan yang bermain dalam rantai distribusi dan perdagangan.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen sekaligus eksportir besar bahan baku minyak goreng dunia.
Namun di sisi lain, harga minyak goreng di dalam negeri justru masih sering mengalami kenaikan.
Amran mengatakan pemerintah kerap menjadi sasaran keluhan masyarakat ketika harga kebutuhan pokok melonjak.
Padahal, menurut dia, ada dugaan permainan pihak tertentu yang ikut memperkeruh kondisi pasar.
Dugaan Mafia Pangan Dinilai Rugikan Masyarakat
Mentan menegaskan praktik mafia pangan tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap konsumen serta mengganggu stabilitas harga pangan nasional.
Ia menyebut persoalan pangan bukan hanya soal produksi yang cukup, tetapi juga bagaimana distribusi dan tata niaga berjalan secara sehat.
“Kadang masyarakat marah ke pemerintah ketika harga naik, padahal ada permainan di lapangan yang membuat distribusi dan harga menjadi tidak normal,” ujar Amran.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau.
Satgas Pangan Tangani 92 Kasus Sejak 2024
Amran juga mengungkapkan bahwa Satgas Pangan Polri telah aktif melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan kasus mafia pangan sepanjang periode 2024 hingga 2025.
Dari hasil penanganan tersebut, Satgas Pangan tercatat menangani total 92 kasus yang berkaitan dengan sektor pangan strategis nasional.
Rinciannya meliputi:
- 16 kasus minyak goreng
- 46 kasus beras
- 27 kasus pupuk
- 3 kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Pertanian
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan tata niaga pangan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah.
Puluhan Tersangka Sudah Ditetapkan
Dari total kasus yang ditangani, aparat penegak hukum disebut telah menetapkan sebanyak 76 tersangka.
Penetapan tersangka ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius dalam distribusi dan perdagangan komoditas pangan yang berdampak terhadap masyarakat luas.
Pemerintah menilai langkah penegakan hukum penting dilakukan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok.
Selain merugikan konsumen, praktik mafia pangan juga dinilai dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian harga di pasar.
Minyak Goreng Masih Jadi Sorotan Utama
Dalam beberapa tahun terakhir, minyak goreng memang menjadi salah satu komoditas yang paling sering mendapat perhatian pemerintah.
Meski Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit dunia, fluktuasi harga minyak goreng di dalam negeri masih kerap terjadi.
Pemerintah menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang belum sepenuhnya selesai, terutama pada jalur distribusi dan pengawasan pasar.
Temuan Satgas Pangan juga memperlihatkan bahwa minyak goreng masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering masuk radar pengawasan aparat.
Pemerintah Janji Perkuat Pengawasan Pasar
Amran menegaskan pemerintah akan terus mendorong langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan masyarakat melalui permainan harga maupun distribusi pangan.
Menurutnya, stabilitas harga pangan sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi nasional.
Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antara kementerian, aparat penegak hukum, dan pengawasan pasar untuk mencegah praktik penimbunan maupun manipulasi distribusi.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap harga minyak goreng dan komoditas pangan lainnya dapat lebih stabil sehingga masyarakat tidak terus dibebani kenaikan harga kebutuhan pokok. (*)