RADARBONANG.ID – Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta memicu perhatian luas, termasuk dari kalangan legislatif.
Sari Yuliati selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak agar kasus ini ditangani secara serius hingga tuntas.
DPR Minta Proses Hukum Transparan dan Tegas
Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan terbuka dalam mengusut kasus tersebut.
Baca Juga: Konten Kreator Korea Na Daehoon Ungkap Sisi Lain Jadi Ayah, Sempat Khawatir Anak Alami Speech Delay
Ia menekankan bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah wajib mendapatkan hukuman setimpal.
Menurutnya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi.
Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan keadilan bagi para korban.
Ia juga mengingatkan bahwa proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan anak tetap terjaga.
Evaluasi Nasional Daycare Dinilai Mendesak
Selain mendorong penindakan hukum, DPR juga meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem daycare di Indonesia.
Pengawasan terhadap perizinan, standar operasional, serta mekanisme kontrol dinilai perlu diperketat.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tempat penitipan anak benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Sari menilai bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan besar, terutama dalam sistem regulasi yang selama ini dinilai masih memiliki celah.
Perlindungan Anak Jadi Prioritas Utama
Lebih jauh, ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keamanan anak-anak, khususnya saat mereka berada di fasilitas penitipan.
Lingkungan daycare seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi sumber trauma.
Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan anak harus menjadi prioritas lintas sektor, melibatkan pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat.
Peran Masyarakat Ikut Disorot
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih daycare.
Orang tua diminta aktif memantau kondisi anak serta tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.
Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat.
13 Tersangka Ditetapkan Polisi
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Kapolresta Eva Guna Pandia mengungkapkan bahwa para tersangka terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, serta 11 pengasuh yang memiliki peran berbeda di dalam lembaga tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang digelar pada Sabtu (25/4), menyusul penggerebekan sehari sebelumnya.
Terungkap dari Laporan Mantan Karyawan
Kasus ini pertama kali terkuak setelah adanya laporan dari mantan karyawan daycare tersebut.
Ia mengaku menyaksikan langsung dugaan tindakan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan.
Merasa tidak sanggup melihat kondisi tersebut, pelapor akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian.
Puluhan Anak Jadi Korban
Berdasarkan data kepolisian, terdapat 103 anak yang pernah berada di daycare tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 53 anak terkonfirmasi mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
Angka ini menunjukkan bahwa kasus tersebut bukan insiden kecil, melainkan masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.
Pemerintah Siapkan Pendampingan Psikologis
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat dengan merencanakan pembentukan tim khusus untuk memberikan pendampingan kepada para korban.
Wali Kota Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa sejumlah anak menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis, sehingga membutuhkan penanganan segera dan berkelanjutan.
Pemerintah kota juga telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dinas terkait untuk memastikan proses pendampingan berjalan optimal.
Pendataan Ulang Daycare Dilakukan
Di tingkat provinsi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta turut mengambil langkah cepat dengan melakukan pendataan ulang seluruh daycare.
Kepala dinas terkait, Erlina Hidayati Sumardi menyatakan bahwa pendataan ini difokuskan pada aspek perizinan serta kelayakan operasional.
Langkah ini bahkan akan diperluas ke berbagai wilayah kabupaten sebagai bentuk antisipasi dan penguatan pengawasan.
Baca Juga: Menunaikan Haji dengan Siap, Ini Hal Penting yang Harus Dipersiapkan Sejak Awal
Momentum Perbaikan Sistem Nasional
Kasus ini kini menjadi pengingat keras bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih perlu diperkuat.
DPR menilai, tanpa evaluasi menyeluruh dan komitmen bersama, potensi terjadinya kasus serupa akan tetap ada.
Dengan adanya langkah tegas dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi awal dari perbaikan sistem yang lebih aman bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Editor : Muhammad Azlan Syah