RADARBONANG.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menegaskan bahwa transparansi sangat penting agar publik memahami arah kebijakan energi nasional.
Menurut Puan, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui alasan kenaikan harga, tetapi juga perlu mendapatkan kepastian mengenai durasi kebijakan tersebut serta kemungkinan adanya kenaikan lanjutan di masa mendatang.
Tanpa penjelasan yang jelas, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus keresahan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Rahasia Sukses Personal Branding: Pakar Sebut Visual Menarik Saja Tak Cukup, Harus Ada ‘Isinya’
Publik Berhak Tahu Alasan Kenaikan Harga
Puan menilai bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkait faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Hal ini mencakup kondisi pasar global, fluktuasi harga minyak dunia, hingga kebijakan fiskal dan energi dalam negeri.
Ia menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memahami kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga BBM, meskipun bersifat nonsubsidi, tetap memiliki efek domino terhadap berbagai sektor, termasuk transportasi dan harga kebutuhan pokok.
“Dengan adanya peningkatan BBM nonsubsidi, tentu harus ada keadilan. Penjelasan mengenai alasan kenaikan harga tersebut dan durasinya sangat penting,” ujar Puan.
Evaluasi Berkala Dinilai Penting
Selain transparansi, Puan juga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan harga BBM nonsubsidi.
Evaluasi ini penting agar masyarakat dapat melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan apakah masih relevan dengan kondisi ekonomi yang berkembang.
Menurutnya, penyampaian hasil evaluasi secara rutin akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga mendapatkan informasi yang cukup untuk memahami situasi yang terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan energi yang diambil pemerintah.
Harga BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan Signifikan
Kenaikan harga BBM nonsubsidi diketahui mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Salah satu produk dari Pertamina, yakni Pertamax Turbo, mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan.
Harga Pertamax Turbo tercatat naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.
Kenaikan ini menjadi sorotan karena selisihnya cukup besar dan berpotensi memengaruhi biaya operasional masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi.
Meski BBM nonsubsidi umumnya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, dampaknya tetap dapat dirasakan secara luas, terutama melalui kenaikan biaya distribusi barang dan jasa.
Dampak terhadap Masyarakat Perlu Dimitigasi
Puan mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada harga kebutuhan pokok harus disertai langkah mitigasi yang jelas.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan harga BBM tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Langkah mitigasi tersebut bisa berupa penguatan program perlindungan sosial, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan lain yang dapat menjaga daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa aspek keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
Kenaikan harga tidak boleh hanya dilihat dari sisi kebutuhan fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Dinamika Global Jadi Faktor Penentu
Puan juga menyoroti bahwa kebijakan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang dinamis.
Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta perubahan pasar energi menjadi faktor utama yang memengaruhi harga BBM di dalam negeri.
Namun demikian, ia menilai bahwa pemerintah tetap perlu menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Transparansi menjadi kunci agar publik tidak merasa kebijakan diambil secara sepihak tanpa pertimbangan yang jelas.
Dengan komunikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami situasi yang terjadi dan tidak terkejut dengan perubahan harga yang berdampak langsung pada biaya hidup.
Baca Juga: Warga Buleleng Ditemukan Tewas di Kamar Kos Gianyar, Diduga Meninggal Tiga Hari
Dorong Kebijakan yang Lebih Terbuka
Permintaan Puan ini sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah terus meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penjelasan yang transparan, evaluasi berkala, serta langkah mitigasi yang jelas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan dan pemerintah pun dapat menjalankan kebijakan secara lebih efektif dan akuntabel.
Editor : Muhammad Azlan Syah