RADARBONANG.ID – Kabar kurang sedap datang bagi masyarakat, khususnya kelas menengah di Indonesia.
Terhitung sejak 18 April 2026, pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah gejolak harga energi global.
Baca Juga: 3 Strategi Mengoptimalkan Kekuatan Diri: Cara Cerdas Mengarahkan Karakter untuk Hidup Berkualitas
Namun di balik keputusan tersebut, para ekonom mengingatkan adanya potensi dampak lanjutan yang tidak bisa diabaikan, terutama terhadap daya beli masyarakat kelas menengah yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial.
Strategi Menahan Tekanan APBN
Kenaikan harga ini menyasar produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, serta LPG non-subsidi.
Langkah ini diambil seiring melonjaknya harga energi global yang memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang sulit dihindari.
“Kalau Indonesia tidak menaikkan harga, kalkulasi pakar ekonomi menyebut APBN bisa jebol. Ini bagian dari strategi menahan bom waktu,” ujarnya dalam wawancara di Jawa Pos TV.
Ia menambahkan, sejumlah negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat bahkan telah lebih dulu menaikkan harga energi hingga 50 persen sebagai respons terhadap kondisi pasar global.
Kelas Menengah Berpotensi Tertekan
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang kerap berdampak langsung pada masyarakat bawah, kali ini pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite agar tetap terjangkau.
Meski demikian, kebijakan ini justru menempatkan kelas menengah pada posisi yang rentan.
Mereka menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak menerima bantuan sosial, tetapi tetap harus menanggung kenaikan biaya hidup.
Ali Rif'an mengingatkan bahwa tekanan ekonomi ini dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi.
“Kita khawatirkan terjadi antrean panjang di SPBU karena kelas menengah ikut beralih ke BBM subsidi. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Jika fenomena ini terjadi, maka distribusi subsidi bisa menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan.
Efek Domino ke Harga Kebutuhan Pokok
Kenaikan harga energi hampir selalu diikuti efek domino terhadap sektor lain.
Biaya distribusi barang dipastikan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Meski dampaknya tidak selalu terasa secara langsung, tekanan inflasi secara bertahap dapat menggerus daya beli masyarakat.
Sektor usaha yang bergantung pada BBM non-subsidi juga diperkirakan akan mengalami kenaikan biaya operasional.
Kondisi ini berpotensi memicu penyesuaian harga barang dan jasa, yang jika tidak dikendalikan dapat memperlebar tekanan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Perlu Bantalan Sosial dan Insentif
Para pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi untuk meredam dampak kebijakan ini.
Salah satunya melalui pemberian insentif bagi sektor usaha yang terdampak langsung.
Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang menyasar kelas menengah sebagai kelompok yang selama ini sering luput dari program bantuan.
Ali Rif'an berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi dalam waktu dekat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Jika daya beli turun drastis, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga bisa ikut menurun. Stabilitas ekonomi sangat berkaitan dengan stabilitas sosial dan politik,” ujarnya.
Stabilitas Jadi Kunci
Kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi memang menjadi langkah realistis di tengah tekanan global.
Baca Juga: 5 Tanda Seseorang Sedang Terjebak Jadi Ekstrovert, Meski Sebenarnya Dirinya Introvert
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dampaknya.
Tanpa strategi yang tepat, kebijakan ini berpotensi memicu tekanan berlapis bagi masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi nasional.
Ke depan, keseimbangan antara menjaga kesehatan fiskal negara dan melindungi daya beli masyarakat menjadi tantangan utama.
Pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dalam merumuskan kebijakan lanjutan agar efek domino yang dikhawatirkan tidak benar-benar terjadi. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah