RADARBONANG.ID – Mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045 masih menghadapi tantangan serius yang tak kunjung terselesaikan, yakni persoalan kemacetan dan buruknya sistem transportasi publik.
Di tengah ambisi menjadi negara maju, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat masih terhambat oleh infrastruktur dan kebijakan yang belum optimal.
Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa kondisi transportasi umum di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Dalam sebuah diskusi, ia membeberkan fakta mencengangkan terkait dampak ekonomi akibat kemacetan yang terus terjadi setiap tahun.
Baca Juga: Kedewasaan Bukan Mati Rasa: Abigail Limuria Ungkap Cara Sehat Mengelola Emosi di Tengah Krisis
Menurut Djoko, kerugian akibat kemacetan di Indonesia mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp100 triliun per tahun.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari inefisiensi sistem transportasi yang berdampak langsung pada produktivitas nasional.
“Nilai itu setara dengan membangun enam jalur MRT baru setiap tahunnya,” ujarnya, menegaskan besarnya potensi yang hilang akibat buruknya tata kelola transportasi.
Minimnya Visi Kepala Daerah
Salah satu akar persoalan yang disoroti adalah rendahnya kemauan politik atau political will dari banyak kepala daerah dalam mengembangkan transportasi publik.
Padahal, menurut Djoko, banyak daerah sebenarnya memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk melakukan perubahan signifikan.
Sayangnya, alokasi anggaran tersebut kerap diarahkan pada sektor yang bukan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Transportasi publik sering kali dipandang sebagai pelengkap, bukan prioritas utama.
“Ada daerah yang uangnya banyak, tapi anggarannya membangun hal yang bukan kebutuhan dasar masyarakat.
Transportasi itu seringkali tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar, padahal dampaknya luas,” jelasnya.
Dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia, hanya sekitar 42 daerah yang mulai menerapkan sistem angkutan umum modern.
Angka ini menunjukkan betapa kecilnya perhatian terhadap sektor transportasi dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, minimnya integrasi antara kawasan permukiman dengan simpul transportasi seperti stasiun, halte, atau terminal turut memperparah keadaan.
Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperburuk kemacetan.
Dampak Sosial yang Lebih Luas
Masalah transportasi publik ternyata tidak hanya berdampak pada kemacetan semata.
Djoko mengungkap bahwa buruknya akses transportasi juga memiliki implikasi serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sejumlah daerah, hilangnya angkutan pedesaan memaksa anak-anak sekolah untuk menggunakan kendaraan pribadi, bahkan di usia yang belum layak mengemudi.
Bagi keluarga yang tidak mampu, kondisi ini dapat berujung pada putus sekolah.
“Jika tidak mampu, mereka putus sekolah, lalu menikah dini, dan berpotensi melahirkan generasi stunting. Ini seperti rantai setan yang harus diputus,” paparnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa transportasi bukan sekadar alat mobilitas, melainkan fondasi penting dalam pembangunan manusia.
Tanpa akses yang memadai, peluang untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan menjadi semakin terbatas.
Djoko juga menekankan bahwa negara maju umumnya memiliki sistem transportasi publik yang baik dan terintegrasi.
Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membentuk budaya disiplin di masyarakat.
“Negara yang disiplinnya tinggi, pasti transportasi publiknya bagus. Orang dipaksa disiplin karena jadwal angkutan yang akurat,” tambahnya.
Tiga Langkah Strategis
Sebagai solusi, Djoko menawarkan tiga langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah untuk membenahi sistem transportasi dalam jangka panjang.
Pertama, pemerintah perlu melakukan pembenahan total terhadap sistem transportasi publik, termasuk pemetaan yang jelas antara daerah yang mampu mandiri dan daerah yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Kedua, diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dalam pengembangan transportasi publik.
Targetnya, dalam dua dekade ke depan, akses transportasi dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Ketiga, pembangunan kota harus diarahkan agar lebih ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.
Konsep ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, integrasi antar moda transportasi juga menjadi kunci utama.
Tanpa integrasi yang baik, sistem transportasi akan tetap terfragmentasi dan tidak efisien.
Antara Harapan dan Kenyataan
Mimpi Indonesia Emas 2045 tentu bukan hal yang mustahil.
Namun, tanpa perbaikan mendasar pada sektor transportasi publik, ambisi tersebut bisa terhambat oleh masalah klasik yang terus berulang.
Baca Juga: 10 Cara Berdamai dengan Kematian, Tak Perlu Ditakuti tapi Cukup Dipahami
Kemacetan bukan hanya persoalan waktu yang terbuang di jalan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, produktivitas, hingga masa depan generasi mendatang.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan transportasi sebagai prioritas utama pembangunan.
“Jangan sampai Indonesia Emas justru menjadi Indonesia Lemas karena masyarakatnya habis waktu dan biaya hanya di jalanan,” pungkas Djoko.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat keras bahwa tanpa langkah konkret, mimpi besar bangsa bisa tergerus oleh persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak sekarang.
Editor : Muhammad Azlan Syah