RADARBONANG.ID – Aksi premanisme kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Tanah Abang viral di media sosial.
Kejadian tersebut memicu kemarahan warganet sekaligus menyoroti kondisi keamanan bagi pekerja sektor informal di ibu kota.
Dalam video yang beredar, tampak seorang pria diduga preman menghentikan bajaj dan meminta sejumlah uang kepada sopir dengan nada intimidatif.
Baca Juga: Solusi Jitu Atasi Gulma di Lahan Luas, Cukup Pakai Bahan Organik Ini
Alasan yang digunakan pun terbilang klasik, yakni sopir dianggap mengambil penumpang di wilayah yang diklaim sebagai “kekuasaan” kelompok tertentu.
Situasi sempat memanas sebelum akhirnya sopir bajaj memilih mengalah.
Demi menghindari konflik yang lebih besar, ia menyerahkan uang sebesar Rp2.000.
Meski nominalnya kecil, tekanan yang dialami sopir menunjukkan adanya praktik pemalakan yang sudah mengakar.
Praktik Pungli yang Sudah Mengakar
Berdasarkan keterangan sejumlah sopir, praktik pungutan liar ini bukanlah hal baru.
Para pengemudi mengaku harus membayar sejumlah uang setiap kali mengambil penumpang di titik tertentu.
Jika dihitung, setoran Rp2.000 per penumpang bisa mencapai total hingga Rp100.000 per hari.
Jumlah tersebut tentu sangat memberatkan, mengingat penghasilan sopir bajaj tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang.
Lebih parah lagi, ancaman yang dihadapi para sopir tidak bisa dianggap sepele.
Mereka yang menolak membayar disebut berisiko mengalami perusakan kendaraan atau intimidasi fisik. Kondisi ini membuat banyak sopir terpaksa tunduk demi menjaga keselamatan.
Respons Tegas Gubernur
Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung memberikan pernyataan tegas.
Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk premanisme yang merugikan masyarakat.
Pramono mengaku telah melihat langsung rekaman video tersebut dan segera menginstruksikan tindakan cepat kepada jajaran terkait.
Ia menegaskan bahwa keamanan warga, terutama pekerja kecil, harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, praktik pemalakan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di ruang publik.
Oleh karena itu, langkah tegas dinilai perlu untuk memberikan efek jera.
Satpol PP Turun Tangan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyisiran di sejumlah titik rawan, khususnya di kawasan Tanah Abang yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi padat.
Petugas akan dikerahkan untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, koordinasi dengan aparat kepolisian juga akan diperkuat guna menindak pelaku secara hukum.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para sopir angkutan umum serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Baca Juga: Solusi Jitu Atasi Gulma di Lahan Luas, Cukup Pakai Bahan Organik Ini
Perlindungan bagi Pekerja Kecil
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kota Jakarta harus menjadi tempat yang aman bagi siapa pun yang mencari nafkah secara halal.
Premanisme, dalam bentuk apa pun, tidak boleh dibiarkan berkembang.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan berkelanjutan di wilayah-wilayah padat aktivitas ekonomi.
Tanpa pengawasan yang ketat, praktik ilegal seperti pungli dapat terus berulang dan merugikan masyarakat kecil.
Dengan adanya respons cepat dari pemerintah, diharapkan para pelaku jera dan tidak lagi melakukan aksi serupa.
Di sisi lain, para sopir bajaj diharapkan dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan intimidasi.
Editor : Muhammad Azlan Syah