RADARBONANG.ID – Tekanan terhadap kalangan akademisi dan pengamat ekonomi kembali menjadi sorotan.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengungkap dirinya menjadi sasaran teror serius setelah vokal mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya, Bhima menyebut ancaman yang diterimanya tidak main-main.
Mulai dari intimidasi digital hingga ancaman penyiraman air keras dan pembunuhan.
Baca Juga: Solusi Jitu Atasi Gulma di Lahan Luas, Cukup Pakai Bahan Organik Ini
Teror tersebut muncul tak lama setelah dirinya mempublikasikan analisis kritis terkait penggunaan anggaran dalam program MBG.
Ia menilai, bentuk intimidasi tersebut justru menjadi indikator bahwa kritik berbasis riset yang ia sampaikan menyentuh kepentingan besar.
Menurutnya, reaksi berlebihan terhadap kritik adalah tanda adanya persoalan serius yang coba ditutupi.
Ancaman Fisik dan Upaya Pembungkaman
Bhima mengungkapkan bahwa eskalasi teror meningkat sejak awal Maret 2026.
Momen itu bertepatan dengan langkah CELIOS yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang APBN.
Ia mengaku pernah mengalami kejadian mencurigakan di jalan, seperti upaya penyerempetan saat berkendara.
Selain itu, pesan-pesan bernada ancaman juga kerap diterima melalui media sosial, bahkan disertai ilustrasi senjata dan simbol kekerasan.
Menurut Bhima, pola ancaman yang terstruktur menimbulkan dugaan adanya keterlibatan pihak dengan kekuatan tertentu.
Ia menyinggung kemungkinan adanya “state actor” atau aktor negara yang terlibat, terutama setelah muncul wacana penertiban terhadap pengamat.
Baginya, istilah tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai sinyal bagi pihak tertentu untuk menekan suara kritis.
Ia menilai ancaman yang dialami bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari upaya sistematis membungkam kritik.
Sorotan Tajam pada Program MBG
Salah satu pemicu utama teror tersebut adalah kritik Bhima terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut program dengan anggaran besar itu telah bergeser dari tujuan awal menjadi alat politik.
Dalam analisisnya, dana sebesar Rp335 triliun dinilai berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan elektoral menjelang Pemilu 2029.
Ia menggunakan istilah “pork barrel” atau politik gentong babi untuk menggambarkan fenomena tersebut.
Bhima menilai, manfaat program tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi target utama, yakni anak-anak sekolah. Sebaliknya, ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang justru memperoleh keuntungan lebih besar dari pengelolaan proyek tersebut.
Ia juga menyoroti dampak anggaran terhadap sektor lain, khususnya pendidikan.
Menurutnya, alokasi besar untuk MBG berpotensi menggerus anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas sekolah.
Dampak pada Sektor Pendidikan
Dalam paparannya, Bhima menyebut bahwa pengalihan anggaran berisiko memperburuk kondisi pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai, kesejahteraan guru honorer bisa semakin terabaikan jika kebijakan anggaran tidak dikaji ulang.
Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia.
Alih-alih memperkuat fondasi pendidikan, kebijakan yang tidak tepat justru berpotensi memperlebar kesenjangan.
Bhima menegaskan bahwa kritik tersebut didasarkan pada data dan temuan lapangan, bukan sekadar opini.
Ia menilai penting bagi publik untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran.
Kritik terhadap Kesepakatan Dagang
Selain MBG, Bhima juga menyoroti kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Agreement of Reciprocal Tariff (ART). Ia menilai posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut sangat lemah.
Menurutnya, jumlah klausul yang lebih banyak menguntungkan pihak Amerika Serikat dibanding Indonesia menunjukkan ketimpangan dalam negosiasi.
Hal ini dinilai dapat berdampak pada kedaulatan ekonomi nasional.
Salah satu poin yang disorot adalah isu sertifikasi halal untuk produk impor.
Ia menganggap kebijakan yang melemahkan standar tersebut dapat merugikan konsumen dalam negeri sekaligus pelaku usaha lokal.
Demokrasi dalam Tekanan
Di akhir pernyataannya, Bhima menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Ia menilai iklim kebebasan berpendapat tengah mengalami tekanan serius.
Menurutnya, munculnya ancaman terhadap akademisi dan pengamat merupakan indikasi memburuknya ruang demokrasi.
Baca Juga: Diminta Rp300 Juta, Sahroni Justru Bantu Ungkap Penipuan Berkedok KPK
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fase kritis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Bhima mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk tetap berani menyampaikan kebenaran berbasis data.
Ia menekankan pentingnya menjaga nalar kritis di tengah situasi yang penuh tekanan.
Ia juga mengingatkan bahwa riset yang berbasis data memiliki kekuatan sebagai alat kontrol terhadap kebijakan publik.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak tunduk pada rasa takut yang dapat melemahkan demokrasi.
Editor : Muhammad Azlan Syah