RADARBONANG.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp2 juta per calon jamaah, meskipun harga bahan bakar pesawat atau avtur mengalami kenaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Rabu.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
BPIH 2026 Disepakati Lebih Rendah
Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati besaran BPIH 2026 sebesar Rp87.409.366 per jamaah.
Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun komponen biaya operasional, khususnya transportasi udara, mengalami tekanan kenaikan.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap ibadah haji tanpa terbebani lonjakan biaya yang signifikan.
Kenaikan Avtur Tekan Biaya Penerbangan
Kenaikan harga avtur menjadi salah satu faktor utama yang berpotensi meningkatkan biaya haji.
Hal ini tidak lepas dari dampak fluktuasi harga minyak dunia serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dalam kondisi normal, biaya penerbangan haji berada di kisaran Rp33,5 juta per jamaah. .
Namun, dengan kenaikan harga bahan bakar, biaya tersebut diperkirakan bisa melonjak hingga Rp46,9 juta per orang atau meningkat hampir 40 persen.
Bahkan, jika maskapai harus melakukan penyesuaian rute untuk menghindari wilayah konflik, biaya dapat mencapai sekitar Rp50,8 juta per jamaah atau naik lebih dari 50 persen.
Maskapai Ajukan Penyesuaian Tarif
Sejumlah maskapai penerbangan turut mengajukan penyesuaian tarif akibat kenaikan biaya operasional.
Garuda Indonesia, misalnya, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per penumpang.
Sementara itu, maskapai Saudi Airlines juga mengajukan kenaikan tarif sebesar 480 dolar AS per jamaah.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Pemerintah Tahan Beban Agar Tak Dibebankan ke Jamaah
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar setiap potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jamaah.
Pemerintah, kata Irfan, akan mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan serta efisiensi anggaran untuk menekan biaya yang harus ditanggung calon jamaah.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan ibadah haji tetap inklusif dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Strategi Efisiensi dan Subsidi Silang
Penurunan biaya haji di tengah kenaikan avtur tidak lepas dari strategi efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Beberapa langkah yang diambil antara lain optimalisasi penggunaan dana haji, efisiensi layanan, serta kemungkinan penerapan subsidi silang.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menekan lonjakan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah.
Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai dan otoritas terkait, terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini.
Komitmen Jaga Keterjangkauan Haji
Presiden Prabowo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan kebutuhan spiritual yang harus tetap dapat diakses oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu, kebijakan penurunan biaya menjadi langkah penting di tengah tekanan ekonomi global.
Baca Juga: Waspadai Perut Buncit Meski Badan Ramping, Ada Ancaman Lemak Viseral yang Mengintai Kesehatan
Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi komponen biaya haji agar tetap efisien dan transparan.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis dapat menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat Indonesia.
Editor : Muhammad Azlan Syah