RADARBONANG.ID – Polemik pengadaan ribuan unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) terus menuai sorotan publik.
Di tengah perdebatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait detail anggaran pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara dalam program strategis seperti MBG seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama masyarakat, yakni penyediaan makanan bergizi, bukan pada belanja pendukung yang belum tentu mendesak.
Baca Juga: 8 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Tumbuh dalam Keluarga Kaya Menurut Psikologi
Kemenkeu Sempat Tolak Anggaran Pendukung
Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sebelumnya pernah menolak pengajuan anggaran untuk pembelian sepeda motor dan komputer dalam jumlah besar.
Penolakan tersebut dilakukan demi menjaga agar alokasi anggaran tetap sesuai prioritas.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, tapi ditolak,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Ia tidak ingin anggaran yang seharusnya langsung dirasakan masyarakat justru terserap untuk pengadaan aset yang bisa ditunda atau dioptimalkan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap usulan belanja harus melalui kajian yang matang serta mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Klarifikasi BGN: Untuk Operasional Lapangan
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang.
Ia menyebut bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Dadan juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah kendaraan.
Ia menegaskan bahwa jumlah yang direncanakan adalah sekitar 25.000 unit, bukan 70.000 unit seperti yang ramai diperbincangkan.
Menurutnya, kendaraan tersebut diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya bagi para kepala unit di lapangan.
Mobilitas yang tinggi dinilai menjadi alasan utama perlunya kendaraan operasional tersebut.
Dengan adanya motor listrik, diharapkan distribusi layanan dan pengawasan program MBG dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang memiliki jangkauan luas.
Ribuan Unit Masih Tahap Administrasi
Meski demikian, realisasi pengadaan kendaraan ini belum sepenuhnya berjalan.
Dari total yang telah diproduksi, sebanyak 21.801 unit motor listrik disebut masih belum didistribusikan.
Hal ini disebabkan karena kendaraan tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Proses ini menjadi tahapan penting sebelum aset dapat digunakan secara resmi oleh instansi terkait.
Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait urgensi pengadaan dalam jumlah besar jika distribusi dan pemanfaatannya belum dapat dilakukan secara optimal.
Sorotan Publik dan Evaluasi Anggaran
Perbedaan pernyataan antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan adanya potensi celah koordinasi dalam pengelolaan anggaran program strategis nasional. Situasi ini pun memicu perdebatan luas di masyarakat.
Sebagian pihak menilai pengadaan kendaraan operasional memang diperlukan untuk mendukung kelancaran program di lapangan.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan prioritas anggaran, terutama ketika program utama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah pengadaan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan atau justru perlu dievaluasi ulang.
Baca Juga: Pernah Dengar Sleepmaxxing? Ini 5 Alasan Kenapa Otak Butuh Istirahat Berkualitas
Prioritas Anggaran Jadi Sorotan
Isu ini pada akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan besar: apakah anggaran negara lebih tepat difokuskan pada penyediaan makanan bergizi atau pada pengadaan kendaraan operasional?
Dalam konteks program MBG, banyak pihak berharap agar alokasi dana benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan gizi bagi masyarakat.
Ke depan, transparansi dan sinkronisasi antar lembaga menjadi kunci penting agar program strategis nasional dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik di tengah publik.
Editor : Muhammad Azlan Syah