RADARBONANG.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi memberikan tanggapan tegas terkait viralnya sejumlah sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan untuk operasional program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Isu ini menjadi perhatian publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah ditekankan pemerintah.
Dalam diskusi bersama media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4), Purbaya mengaku baru mengetahui kabar tersebut dan akan segera melakukan pengecekan.
Ia menegaskan bahwa setiap pengadaan harus benar-benar melalui kajian yang matang.
Baca Juga: Mengenal Diri Saja Tidak Cukup, Ada Bagian Sunyi yang Harus Dihadapi untuk Benar-Benar Berubah
“Tahun lalu sempat kita tidak mau. Kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu perkembangannya seperti apa, saya akan cek lagi,” ujarnya.
Sorotan Pengadaan Motor Listrik
Pengadaan motor listrik oleh BGN menjadi polemik setelah sejumlah unit dengan logo instansi tersebut viral di media sosial.
Banyak pihak mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan operasional di tengah dorongan efisiensi anggaran negara.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan serta-merta menyetujui seluruh usulan belanja, terutama jika belum terbukti memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menilai penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.
Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Purbaya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
Program ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Ia mengingatkan bahwa belanja operasional yang terlalu besar, termasuk pengadaan kendaraan, berpotensi mengurangi efektivitas program utama.
Oleh karena itu, alokasi anggaran harus difokuskan pada hal-hal yang memberikan manfaat nyata.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran dan berdampak luas.
Klarifikasi dari Badan Gizi Nasional
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana telah memberikan penjelasan terkait pengadaan tersebut.
Ia menyebut bahwa sepeda motor listrik memang merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Menurutnya, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas petugas SPPG di lapangan, terutama dalam menjangkau wilayah yang luas dan meningkatkan efektivitas pelayanan.
Meski demikian, pernyataan Menteri Keuangan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pengadaan tersebut tetap akan dilakukan guna memastikan kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan
Selain menyoroti isu pengadaan di BGN, Purbaya juga menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan internal, termasuk menindaklanjuti isu yang melibatkan oknum di sektor pajak dan bea cukai.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara berjalan secara bersih dan profesional.
Baca Juga: Selalu Peka pada Detail Kecil? Ini 8 Keunggulan Kognitif yang Mungkin Anda Miliki Menurut Psikologi
Purbaya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan sistem anggaran yang lebih responsif dan tepat sasaran.
“Nanti kita buka lagi diskusi, kita ingin dengar masukan dari masyarakat agar bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat,” pungkasnya.
Polemiк ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan manfaat nyata yang dirasakan publik.
Editor : Muhammad Azlan Syah