RADARBONANG.ID – Kebijakan subsidi energi kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa mayoritas subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Di tengah tekanan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah pada 2026, kondisi ini dinilai tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
Subsidi Tak Tepat Sasaran
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, sekitar 79 persen subsidi BBM jenis Pertalite dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu yang berada pada desil 6 hingga 10.
Baca Juga: Pernah Dengar Sleepmaxxing? Ini 5 Alasan Kenapa Otak Butuh Istirahat Berkualitas
Sebaliknya, hanya 21 persen subsidi yang benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin.
Kondisi serupa juga terjadi pada subsidi solar. Data menunjukkan sekitar 72 persen penerimanya berasal dari kelompok ekonomi atas, sementara kelompok miskin hanya mendapatkan sebagian kecil dari manfaat tersebut.
Tak hanya BBM, distribusi subsidi LPG juga menunjukkan ketimpangan. Sekitar 69 persen subsidi LPG dinikmati oleh kelompok mampu, sedangkan hanya 31 persen yang sampai ke masyarakat miskin.
Konsumsi Tinggi Jadi Penyebab
Menurut Said Abdullah, ketimpangan ini terjadi karena kelompok masyarakat mampu memiliki jumlah kendaraan bermotor yang lebih banyak, sehingga konsumsi BBM mereka jauh lebih tinggi.
Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah umumnya memiliki akses terbatas terhadap kendaraan, bahkan sebagian hanya mengandalkan transportasi umum atau sepeda motor dengan konsumsi yang jauh lebih kecil.
Untuk LPG, persoalan diperparah oleh sistem distribusi yang masih terbuka. Tabung gas subsidi 3 kilogram masih dijual bebas di pasaran tanpa pembatasan ketat, sehingga mudah diakses oleh kelompok yang sebenarnya tidak berhak.
Dorong Reformasi Subsidi Energi
Melihat kondisi tersebut, Said Abdullah mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi.
Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kelompok prioritas yang dimaksud meliputi 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, serta petani.
“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai yang menikmati justru kelompok mampu, sementara masyarakat kecil hanya mendapatkan sedikit,” tegasnya.
Usulkan Sistem Biometrik
Sebagai solusi, Said mencontohkan penerapan sistem biometrik seperti yang digunakan di India. Sistem ini memungkinkan identifikasi penerima subsidi secara lebih akurat melalui data individu.
Dengan pendekatan tersebut, distribusi subsidi dapat dikontrol secara ketat sehingga benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi dari kelompok mampu.
Selain meningkatkan akurasi, sistem ini juga dinilai mampu menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
Jaga Ketahanan Fiskal di Tengah Tekanan Global
Reformasi subsidi energi menjadi langkah krusial untuk menjaga ketahanan fiskal negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Jika subsidi terus dinikmati oleh kelompok yang tidak tepat, beban anggaran negara akan semakin besar tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.
Karena itu, pembenahan sistem distribusi dan penargetan subsidi menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda.
Tantangan Implementasi
Meski demikian, penerapan reformasi ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur data yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
Selain itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
Sorotan terhadap subsidi energi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus terus dievaluasi agar tepat sasaran.
Di tengah keterbatasan anggaran, memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan adalah langkah penting untuk menciptakan keadilan sosial.
Reformasi yang tepat tidak hanya akan memperbaiki distribusi subsidi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global ke depan.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah