RADARBONANG.ID – Kebijakan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan tajam.
Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur secara tegas meminta pembuktian berbasis data terkait klaim efisiensi energi yang selama ini digaungkan pemerintah.
Sorotan tersebut mencuat di tengah fase evaluasi implementasi kebijakan kerja fleksibel yang kini semakin luas diterapkan, termasuk skema bekerja dari rumah setiap hari Rabu.
DPRD menilai, tanpa data konkret yang transparan, klaim penghematan energi hanya akan menjadi asumsi yang sulit dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Peluang Juara La Liga Menipis, Ini Strategi yang Harus Dilakukan Real Madrid
DPRD Dorong Transparansi Data Publik
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kebijakan sebesar WFH ASN tidak boleh hanya disampaikan secara normatif atau berdasarkan pernyataan sepihak pemerintah.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dampak nyata dari kebijakan tersebut melalui data yang terbuka dan terukur.
“Harus ada data yang dibuka ke publik. Penghematan energi itu harus terukur dan dapat dievaluasi, bukan sekadar asumsi,” tegas Sri Wahyuni dalam pernyataannya kepada awak media.
Ia menilai bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif.
Tanpa indikator yang jelas, sulit untuk menilai apakah WFH ASN benar-benar mampu mengurangi konsumsi energi atau justru tidak memberikan dampak signifikan.
Evaluasi Berkala Jadi Kunci Kebijakan
DPRD Jawa Timur mendorong agar pemerintah provinsi tidak hanya berhenti pada implementasi kebijakan, tetapi juga melakukan evaluasi rutin secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan dapat terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Sri Wahyuni menyebut bahwa kebijakan WFH ASN merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap potensi krisis energi global.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap diuji efektivitasnya melalui data dan hasil nyata.
“Tanpa ukuran keberhasilan yang pasti, kebijakan ini hanya akan menjadi formalitas. Kita butuh evaluasi yang benar-benar menunjukkan dampaknya,” ujarnya.
Menurut DPRD, hasil evaluasi tersebut nantinya harus menjadi dasar dalam menentukan apakah kebijakan akan dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan jika terbukti tidak efektif.
Risiko Terhadap Kualitas Pelayanan Publik
Selain persoalan efisiensi energi, DPRD juga menyoroti potensi dampak kebijakan WFH ASN terhadap kualitas pelayanan publik.
Kebijakan kerja jarak jauh dinilai memiliki risiko jika tidak diimbangi dengan sistem pelayanan yang adaptif dan responsif.
Sri Wahyuni mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah harus tetap dirasakan oleh masyarakat, terlepas dari perubahan sistem kerja yang diterapkan.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena perubahan sistem kerja,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan kerja fleksibel ASN.
Jika pelayanan menurun, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara serius.
Infrastruktur Digital Jadi Penentu Keberhasilan
DPRD Jawa Timur juga menilai bahwa keberhasilan kebijakan WFH ASN sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital.
Tanpa dukungan sistem yang memadai, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan inefisiensi baru.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus mencakup kesiapan teknologi, mulai dari sistem pelaporan kinerja hingga akses layanan digital bagi masyarakat.
“Evaluasi rutin dan kesiapan sistem digital itu kunci. Jika tidak, kebijakan ini bisa kontraproduktif,” tambahnya.
Kesiapan teknologi menjadi faktor penting dalam memastikan ASN tetap produktif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda.
Tanpa sistem yang terintegrasi, koordinasi dan pengawasan kinerja akan menjadi lebih sulit dilakukan.
DPRD Pastikan Pengawasan Ketat
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Jawa Timur memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan WFH ASN.
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Langkah pengawasan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik.
DPRD menilai bahwa kebijakan sebesar ini harus diawasi secara serius agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya pengawasan tersebut, DPRD berharap penghematan energi ASN tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Baca Juga: Skema Cicilan Koperasi Merah Putih Berbasis APBN Dinilai Berisiko Picu Defisit Negara
Kebijakan Harus Berbasis Hasil Nyata
Perdebatan terkait kebijakan WFH ASN di Jawa Timur menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dirancang dengan baik di atas kertas.
Implementasi di lapangan serta hasil nyata menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.
DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa transparansi data, evaluasi berkala, serta kesiapan infrastruktur merupakan tiga pilar penting dalam memastikan kebijakan berjalan optimal.
Tanpa ketiga hal tersebut, kebijakan WFH ASN berisiko kehilangan arah dan tidak memberikan manfaat maksimal, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Editor : Muhammad Azlan Syah