RADARBONANG.ID – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ia memberikan mandat khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk segera merealisasikan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dalam skala besar di dalam negeri.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya tensi geopolitik dunia, khususnya konflik yang terus meluas di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah menilai bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri menjadi risiko besar jika terjadi gangguan distribusi akibat perang global.
Bahlil menegaskan bahwa arahan Presiden tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga menyangkut aspek keberlangsungan hidup bangsa.
Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam hal energi, tanpa terlalu bergantung pada impor.
“Ini soal survival negara. Kita harus memastikan pasokan energi aman dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Perkuat Cadangan Energi Nasional
Salah satu fokus utama dari mandat tersebut adalah pembangunan tangki penyimpanan minyak mentah atau crude oil dalam jumlah besar.
Dengan cadangan yang memadai, Indonesia dapat mengolah minyak secara mandiri melalui kilang domestik tanpa harus tergantung pada pasokan harian dari luar negeri.
Selain pembangunan tangki baru, pemerintah juga akan mendorong Pertamina untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan di kilang-kilang yang sudah beroperasi saat ini.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan daya tampung energi nasional.
Saat ini, kapasitas penyimpanan minyak Indonesia masih tergolong terbatas, yakni hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri selama sekitar 23 hari.
Angka ini dinilai masih jauh dari ideal, mengingat banyak negara lain telah memiliki cadangan energi hingga beberapa bulan.
Pemerintah pun menargetkan peningkatan kapasitas hingga mampu menopang kebutuhan nasional setidaknya selama tiga bulan ke depan.
Hal ini menjadi langkah penting agar Indonesia memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengatur impor energi saat kondisi global tidak stabil.
Libatkan Swasta dan Percepat Investasi
Untuk mempercepat realisasi proyek, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berencana menggandeng sektor swasta dalam pembangunan fasilitas penyimpanan, khususnya di wilayah Sumatera.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus mendorong efisiensi investasi.
Bahlil menyebutkan bahwa kesiapan pendanaan untuk proyek ini sudah cukup kuat. Sejumlah investor bahkan telah menyatakan minat untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Saat ini, studi kelayakan tengah dilakukan, dan pemerintah menargetkan pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat, bahkan masih dalam tahun ini.
Proyek Strategis Nasional di 18 Wilayah
Pembangunan tangki minyak ini merupakan bagian dari program besar pemerintahan Prabowo dalam memperkuat sektor energi nasional.
Proyek ini mencakup pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan di 18 wilayah strategis di seluruh Indonesia.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas antara lain Lhokseumawe di ujung barat hingga wilayah timur seperti Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak. Persebaran ini dirancang untuk memastikan distribusi energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Program ini juga berada di bawah koordinasi Danantara, yang bertugas mengelola investasi strategis nasional demi memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Baru Rilis! Unboxing Honor X7d: HP Rp 4 Jutaan dengan Baterai Jumbo & Kamera 108 MP
Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Tak hanya berdampak pada ketahanan energi, proyek ini juga diproyeksikan memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah memperkirakan akan ada sekitar 44 ribu tenaga kerja yang terserap di sektor pembangunan kilang, serta hampir 7 ribu tenaga kerja di fasilitas tangki penyimpanan.
Total investasi yang disiapkan mencapai Rp232 triliun, dengan rincian Rp160 triliun untuk pembangunan kilang dan Rp72 triliun untuk pembangunan tangki penyimpanan minyak.
Dengan langkah besar ini, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu menghadapi ancaman krisis energi global, tetapi juga memperkuat kemandirian energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional ke depan.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah