RADARBONANG.ID – Pemerintah Vietnam mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi potensi krisis bahan bakar menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan adalah penghapusan pajak impor untuk sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri sekaligus meredam lonjakan harga bahan bakar yang mulai dirasakan masyarakat.
Pemerintah Vietnam mengumumkan rencana tersebut pada Senin (9/3) melalui pernyataan resmi dari kementerian terkait.
Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Pasokan Energi
Ketegangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran disebut menjadi salah satu faktor yang mengganggu stabilitas pasokan minyak global.
Konflik tersebut memicu kekhawatiran terhadap terganggunya distribusi minyak mentah dunia, yang pada akhirnya mendorong harga energi melonjak tajam.
Data perdagangan global menunjukkan harga minyak mentah jenis Brent Crude Oil mencapai sekitar 113,68 dolar AS per barel. Sementara itu minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 113,25 dolar AS per barel.
Angka tersebut menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Lonjakan harga ini terjadi karena pasar global khawatir konflik dapat meluas dan mengganggu jalur distribusi minyak utama dunia.
Kekhawatiran Penutupan Jalur Minyak Dunia
Pemerintah Vietnam juga menyoroti potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute penting bagi distribusi energi global.
Selat tersebut dikenal sebagai salah satu jalur pengiriman minyak paling vital di dunia karena sekitar seperlima pasokan minyak global melewati wilayah itu setiap hari.
Jika jalur tersebut terganggu atau bahkan ditutup akibat eskalasi konflik, maka pasokan minyak dunia bisa mengalami tekanan besar yang berujung pada kenaikan harga lebih lanjut.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah Vietnam mengambil langkah pencegahan lebih awal.
Pajak Impor BBM Akan Dihapus
Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi pasar energi, Kementerian Keuangan Vietnam telah merancang aturan baru yang memungkinkan tarif pajak impor BBM diturunkan hingga nol persen.
Dalam ketentuan tersebut, tarif pajak sebesar 10 persen untuk bensin tanpa timbal serta pajak 7 persen untuk solar, bahan bakar pesawat, dan minyak tanah akan dihapuskan sementara.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan energi domestik serta mengurangi tekanan harga di pasar dalam negeri.
Pemerintah berencana memberlakukan aturan tersebut hingga akhir April mendatang sambil terus memantau perkembangan situasi global.
Harga BBM di Vietnam Melonjak Tajam
Sejak konflik pecah lebih dari satu pekan lalu, harga bahan bakar di Vietnam dilaporkan mengalami kenaikan signifikan.
Harga bensin tercatat naik sekitar 21 persen hingga mencapai 27.040 dong Vietnam per liter, atau sekitar Rp17.400. Angka ini menjadi harga tertinggi sejak pertengahan tahun 2022.
Sementara itu, bahan bakar jenis solar mengalami kenaikan yang bahkan lebih tajam dengan lonjakan harga lebih dari 50 persen.
Kenaikan tersebut mulai menimbulkan tekanan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang sangat bergantung pada bahan bakar.
SPBU Mulai Batasi Penjualan
Sejumlah laporan media lokal juga menyebutkan bahwa beberapa stasiun pengisian bahan bakar berskala kecil mulai menghentikan operasi sementara atau membatasi jam pelayanan.
Langkah tersebut dilakukan karena stok bahan bakar yang mulai menipis di beberapa wilayah.
Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat yang khawatir krisis energi dapat terjadi apabila konflik di Timur Tengah berlangsung lebih lama.
Banyak warga mulai mempertanyakan bagaimana dampak jangka panjang dari ketegangan geopolitik tersebut terhadap harga energi dan kondisi ekonomi.
Baca Juga: Komdigi Tegas: 8 Platform Medsos dan Game Blokir Akun Anak, Ini Daftarnyaad
Upaya Menjaga Ketahanan Energi
Dengan menghapus pajak impor BBM, pemerintah Vietnam berharap dapat menekan kenaikan harga serta memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Para analis menilai kebijakan tersebut merupakan langkah cepat yang cukup penting untuk menstabilkan pasar energi domestik.
Namun demikian, perkembangan konflik di Timur Tengah tetap menjadi faktor utama yang akan menentukan arah harga minyak dunia dalam beberapa waktu ke depan.
Editor : Muhammad Azlan Syah