RADARBONANG.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Prediksi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya tidak meluas.
BMKG menyebut karakteristik musim kemarau tahun ini berpotensi lebih ekstrem dengan curah hujan yang sangat rendah di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, suhu udara juga diprediksi akan terasa lebih panas dari biasanya.
Fenomena tersebut diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Pada periode tersebut, potensi kekeringan di berbagai daerah diprediksi meningkat, terutama di wilayah yang selama ini memang rawan krisis air saat musim kemarau.
Prediksi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga ketersediaan pangan.
DPR Minta Pemerintah Tidak Menganggap Remeh
Menanggapi peringatan BMKG tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Ardyanto menegaskan bahwa pemerintah harus merespons prediksi ini secara serius.
Ia menyebut peringatan dari BMKG tidak boleh dianggap sebagai informasi biasa yang hanya dijadikan formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas.
Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait harus segera merancang strategi mitigasi agar dampak musim kemarau panjang tidak menimbulkan krisis air di berbagai daerah.
Sofwan juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk mengevaluasi rencana kerja tahun anggaran 2026.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program yang telah dirancang benar-benar fokus pada upaya pencegahan kekeringan yang telah diprediksi oleh BMKG.
“Prediksi ini adalah peringatan serius. Pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan sejak sekarang,” ujarnya, Minggu (8/3).
Pengelolaan Air Harus Lebih Maksimal
Sofwan mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah mengamanatkan pengelolaan air yang komprehensif.
Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup pemanfaatan sumber daya air, tetapi juga pengawasan terhadap dampak buruk yang dapat ditimbulkan, termasuk ancaman kekeringan.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air juga menegaskan pentingnya penguatan upaya pelestarian serta mitigasi risiko bencana yang berkaitan dengan air.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu meningkatkan kesiapan sejak dini agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih meskipun musim kemarau berlangsung lebih lama.
Tiga Langkah Antisipasi Kekeringan
Sofwan juga mengungkapkan sejumlah langkah yang perlu diperkuat pemerintah dalam menghadapi potensi kemarau ekstrem pada 2026.
Langkah pertama adalah memperbanyak pembangunan sumur bor di daerah yang rawan kekeringan.
Selain pembangunan sumur baru, pemerintah juga perlu melakukan perawatan terhadap sumur bor yang debit airnya mulai menurun.
Perbaikan terhadap sumur bor lama juga harus dilakukan, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami dampak paling parah.
Langkah kedua adalah memaksimalkan fungsi waduk, situ, embung, dan danau sebagai tempat penyimpanan cadangan air.
Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting sebagai penyangga kebutuhan air masyarakat saat musim kemarau.
Dengan pengelolaan yang baik, waduk dan embung dapat menjadi sumber cadangan air yang mampu mengurangi dampak kekeringan di daerah sekitarnya.
Langkah ketiga adalah meningkatkan respons dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam memantau kondisi ketersediaan air di setiap wilayah.
Pemantauan tersebut harus dilakukan secara berkala dengan merujuk pada data terbaru dari BMKG.
Sofwan mengingatkan agar kondisi stok air di bendungan benar-benar diperhatikan secara menyeluruh. Jangan sampai kondisi bendungan terlihat aman, tetapi masyarakat di wilayah hilir justru mengalami kekurangan air.
Persiapan Distribusi Air Bersih
Selain pengelolaan sumber air, pemerintah juga diminta menyiapkan skema distribusi air bersih jika kondisi darurat benar-benar terjadi.
Baca Juga: Kisah Haru Perjuangan Vidi Aldiano Melawan Kanker Ginjal Selama 6 Tahun Hingga Akhirnya Tutup Usia
Sofwan menyarankan agar Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama pemerintah daerah mulai merancang mekanisme penyaluran air bersih menggunakan armada truk tangki.
Langkah ini penting agar distribusi air dapat segera dilakukan ketika masyarakat mulai mengalami krisis air bersih.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan armada truk tangki serta penentuan titik sumber air sejak awal.
Dengan persiapan yang matang, distribusi air bersih diharapkan tidak terhambat oleh persoalan teknis saat situasi kekeringan sudah memasuki tahap kritis.
Jika langkah-langkah antisipasi ini disiapkan sejak dini, dampak musim kemarau panjang pada 2026 diharapkan dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.
Editor : Muhammad Azlan Syah