RADARBONANG.ID – Warga di dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Rabu (4/3/2026), terlihat berbondong-bondong menyerbu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan membawa jeriken dan kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).
Antrean panjang bahkan mengular hingga ratusan meter di sejumlah lokasi SPBU setempat—melampaui situasi normal pembelian BBM harian warga.
Fenomena ini merupakan contoh nyata panic buying—kecenderungan pembelian berlebihan yang dipicu ketakutan masyarakat akan potensi kelangkaan stok meskipun tidak ada informasi resmi terkait kekosongan pasokan.
Baca Juga: Pori-Pori Wajah Membesar? Ini 5 Bahan Alami yang Bisa Membantu Menyamarkannya
Situasi tersebut mencerminkan adanya jurang kepercayaan antara narasi pemerintah dengan kecemasan di tingkat akar rumput.
Penyebab Kepanikan Warga
Panic buying ini dipicu oleh pesan berantai yang menyebar melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp yang menyerukan warga untuk segera mengisi BBM, bahkan menggunakan jeriken untuk menimbun persediaan.
Pesan itu mengklaim bahwa pasokan BBM akan segera habis dan belum diketahui kapan distribusi berikutnya tiba, sehingga warga diajak untuk segera bertindak.
Selain itu, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan bahwa stok BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari ke depan turut memicu kekhawatiran.
Masyarakat di Gayo menafsirkan informasi tersebut sebagai sinyal akan kemungkinan gangguan distribusi BBM di wilayah mereka, sehingga banyak yang memilih mengantre sejak sore hingga malam hari.
Antrean Mengular dan Pengaruhnya
Pantauan di lapangan menunjukkan warga mengantre mulai dari area SPBU hingga ke badan jalan.
Ratusan kendaraan roda dua dan empat terlihat mengular panjang dengan banyak warga membawa jeriken.
Situasi ini mirip dengan antrean pada masa krisis BBM sebelumnya, yang pernah terjadi di wilayah Gayo dan menyebabkan gangguan serius terhadap mobilitas masyarakat.
Antrean panjang ini berdampak langsung pada aktivitas harian warga. Bukan hanya menghambat lalu lintas, tetapi juga memicu kecemasan kolektif seolah akan terjadi kelangkaan BBM dalam waktu dekat.
Ironisnya, panic buying malah berpotensi mempercepat terjadinya kekosongan stok di tingkat lokal, karena distribusi BBM yang sebenarnya masih dilakukan secara terjadwal oleh pihak berwenang.
Respons Otoritas dan Ketersediaan BBM
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mencoba meredakan keresahan dengan merujuk pada data pasokan BBM milik PT Pertamina (Persero).
Ia menyatakan bahwa depot BBM di Lhokseumawe memiliki stok yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, termasuk jenis Pertamax, Pertalite, dan Solar.
Data Pertamina menunjukkan bahwa stok BBM di depot tersebut masih cukup besar, antara lain 1,3 juta liter Pertamax, 4,3 juta liter Pertalite, dan 2,3 juta liter Solar.
Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional dan secara regional, pasokan BBM sebenarnya belum dalam kondisi kritis meskipun distribusi wilayah pedalaman seperti dataran tinggi Gayo kerap menghadapi tantangan logistik.
Tantangan Distribusi Wilayah Pedalaman
Distribusi BBM ke wilayah pedalaman seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah memang bukan hal yang mudah.
Sebelumnya, sejumlah laporan menunjukkan bahwa akses transportasi dan logistik di daerah tersebut masih memerlukan peningkatan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM serta kebutuhan energi lainnya. Tantangan geografis dan infrastruktur menjadi salah satu penyebabnya.
Karena itu, meskipun pasokan BBM dinilai aman secara nasional, pengiriman ke wilayah dataran tinggi masih bergantung pada kondisi jalan dan jadwal distribusi yang tersusun.
Ketidakpastian ini kemudian dimanfaatkan oleh hoaks atau informasi tidak resmi untuk memicu respons berlebihan dari masyarakat.
Imbauan untuk Warga
Para ahli dan otoritas menyarankan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pesan berantai yang tidak jelas sumbernya.
Warga diimbau tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima berasal dari saluran resmi pemerintah atau perusahaan energi terkait.
Pemerintah daerah dan otoritas setempat juga diharapkan lebih proaktif dalam memberikan klarifikasi agar keresahan tidak semakin meluas.
Situasi panic buying ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memicu kepanikan di masyarakat, terutama di wilayah yang secara geografis dan logistik rentan terhadap gangguan pasokan.
Klarifikasi resmi dan komunikasi yang transparan sangat diperlukan untuk mencegah ketidakpastian berubah menjadi krisis nyata.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah