RADARBONANG.ID — Rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit mobil pickup dari India telah menjadi sorotan tajam di kalangan pengusaha, politisi, dan pegiat industri otomotif Indonesia.
Meski pemerintah menegaskan rencana tersebut tidak akan membebani APBN baru, pembiayaan yang berasal dari utang kepada bank-bank BUMN (Himbara) tetap menuai kritik luas dari pelaku industri dalam negeri.
Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Purbaya mengatakan bahwa impor pickup tersebut akan dibiayai melalui pinjaman dari lembaga perbankan Himbara, yang kemudian akan dicicil oleh pemerintah sebesar sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
Menurut dia, pembiayaan ini tidak menambah beban belanja APBN karena skemanya mengambil dari sisi pengelolaan anggaran Dana Desa.
Skema Anggaran dan Cicilan Utang
Purbaya menjelaskan bahwa Dana Desa akan menjadi sumber utama untuk mencicil utang tersebut.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa sebagian besar alokasi Dana Desa tahun ini — sekira 58,03 % atau sekitar Rp 34,57 triliun dari pagu total Rp 60,57 triliun — akan dialihkan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih, termasuk pembayaran angsuran pinjaman untuk impor pickup.
Purbaya menekankan bahwa tidak ada tambahan beban fiskal langsung terhadap APBN karena alokasi tersebut sudah menjadi bagian dari belanja rutin yang diputihkan di anggaran tahunan.
Namun, sejumlah pihak menyayangkan bahwa skema utang tetap menjadi jalan utama meskipun angkanya sangat besar dan berjangka panjang.
Kontroversi dan Protes dari Pelaku Industri
Proyek impor besar-besaran ini memicu gelombang kritik dari pelaku usaha dalam negeri.
Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) menyatakan kebijakan tersebut mencerminkan inkonsistensi kebijakan industri nasional, karena pemerintah pada saat yang sama mendorong penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan substitusi impor, tetapi malah melakukan impor dalam volume besar.
Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menyebut bahwa impor kendaraan utuh (completely built up/CBU) dapat melemahkan industri otomotif nasional dan menekan industri komponen lokal yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian dan lapangan kerja.
Para pengusaha menilai bahwa keputusan impor ini bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah, dan justru “mematikan” ekosistem industri otomotif lokal karena pasar akan terisi produk impor yang mengurangi peluang produksi domestik.
Kinerja Industri Otomotif Nasional dan Alternatif Lokal
Kritik makin menguat ketika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa industri otomotif dalam negeri sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup tinggi, dengan kemampuan produksi pickup mencapai sekitar 1 juta unit per tahun dari berbagai pabrikan besar seperti Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Wuling, dan Isuzu.
Berdasarkan data tersebut, para pengusaha dan asosiasi industri menilai bahwa kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, yang tentu memiliki dampak ekonomi jauh lebih besar karena menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat rantai pasok komponen lokal.
Dampak terhadap Komponen Industri dan Tenaga Kerja
Selain itu, kekhawatiran utama lain yang diangkat pelaku industri adalah dampak impor terhadap industri komponen otomotif lokal.
Pasalnya, mobil pickup yang diimpor dalam bentuk utuh tidak akan banyak menyerap komponen dalam negeri, sehingga ratusan ribu peluang kerja dan kontrak bagi usaha komponen lokal diperkirakan akan hilang.
Sebagai gambaran, Gabungan Industri Alat dan Mesin Indonesia (GIAMM) menilai bahwa angka impor pickup tersebut setara dengan hampir setengah dari total penjualan kendaraan komersial di Indonesia sepanjang tahun sebelumnya, sehingga potensi kehilangan pangsa pasar bagi industri lokal sangat besar.
Pro dan Kontra Kebijakan
Beberapa pendukung pemerintah menyatakan bahwa impor pickup dari India ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih secara cepat, terutama di daerah-daerah yang memerlukan kendaraan niaga komersial untuk distribusi logistik dan kegiatan ekonomi lainnya.
Namun, kritik luas dari pelaku industri dan asosiasi bisnis menunjukkan bahwa skema ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam kebijakan perdagangan dan industri nasional jika tidak diatur secara hati-hati.
Banyak pihak mendesak agar pemerintah meninjau kembali strategi impor tersebut dan mempertimbangkan skema yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri.
Editor : Muhammad Azlan Syah