RADARBONANG.ID – Negara kembali memasang taruhan besar. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Angka ini bukan sekadar deret nol dalam dokumen anggaran, melainkan cerminan komitmen negara pada persoalan paling mendasar: apa yang masuk ke piring anak-anak Indonesia setiap hari.
Di balik alokasi dana jumbo tersebut, tersimpan pesan politik yang tegas. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin program sebesar MBG dijalankan setengah hati.
Disiplin, kepatuhan pada prosedur, serta ketelitian di lapangan menjadi kata kunci yang terus ditekankan.
Baca Juga: Terjaring Sistem Kemenag, 12 CJH Tuban Gagal Lunas karena Sudah Pernah Berhaji
Pemerintah menyadari, sedikit saja kelengahan dalam program berskala nasional bisa berujung pada dampak besar bagi jutaan penerima manfaat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meminta Badan Gizi Nasional memperketat pelaksanaan MBG di seluruh wilayah.
Permintaan ini muncul menyusul masih adanya sejumlah insiden pada akhir 2025 yang dinilai tidak boleh terulang.
Bagi istana, program yang menyasar kebutuhan dasar rakyat tidak boleh memberi ruang bagi kesalahan, apalagi yang berpotensi merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Klaim Nyaris Sempurna, Tapi Tak Boleh Puas
Dalam Taklimat Awal Tahun, Prabowo mengklaim pelaksanaan MBG telah mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen, dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 55 juta orang di seluruh Indonesia.
Angka tersebut terdengar impresif dan menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun Presiden memilih untuk tidak larut dalam euforia. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh cepat puas hanya karena capaian statistik.
Target yang diusung bukan sekadar “berhasil”, melainkan mendekati zero defect. Setiap potensi kesalahan, sekecil apa pun, harus ditutup agar program benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Bagi Prabowo, MBG bukan proyek biasa yang bisa ditoleransi kekurangannya. Ini adalah program strategis yang menyentuh urat nadi masa depan bangsa.
Ketika negara sudah turun tangan langsung, kegagalan bukanlah opsi yang bisa diterima.
Satu dari Lima Anak Masih Lapar
Di balik klaim keberhasilan itu, Prabowo kembali mengingatkan alasan mendasar mengapa MBG dilahirkan.
Data menunjukkan, satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Fakta ini menjadi realitas pahit yang tidak bisa ditutup dengan narasi optimisme semata.
Kelaparan dan stunting bukan hanya persoalan kesehatan individu. Keduanya adalah ancaman serius bagi pembangunan jangka panjang.
Anak yang tumbuh dengan gizi tidak memadai hari ini berpotensi kehilangan kapasitas belajar, produktivitas, dan daya saing di masa depan.
Karena itulah, menurut Prabowo, negara wajib hadir secara aktif. Bukan sekadar sebagai regulator yang mengatur kebijakan, tetapi sebagai penanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan dasar warganya.
MBG diposisikan sebagai intervensi negara untuk memutus rantai masalah gizi sejak dini, agar generasi mendatang tidak tumbuh dengan beban yang sebenarnya bisa dicegah.
Anggaran Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, MBG kini berada di bawah sorotan publik yang semakin tajam.
Skala nasional menuntut manajemen yang presisi, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi ke daerah terpencil, hingga pengawasan kualitas makanan di lapangan.
Permintaan Presiden agar disiplin diperketat menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari satu hal penting: anggaran besar tanpa tata kelola yang ketat justru membuka celah masalah baru.
Baca Juga: Kenapa Nongkrong Bikin Bahagia tapi Pulang Justru Capek? Jawabannya Bukan karena Kurang Tidur
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Di titik inilah MBG diuji. Bukan hanya sebagai program populis yang menjanjikan manfaat instan, tetapi sebagai kebijakan negara yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Negara sudah menaruh uangnya. Kini publik menunggu satu hal yang paling esensial: hasil nyata yang benar-benar terasa di meja makan anak-anak bangsa.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah