RADARBONANG.ID - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.
Letaknya yang berada di jalur Cincin Api Pasifik membuat wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
Selain itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan juga terus meningkat akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Dalam kondisi seperti ini, mitigasi bencana seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa mitigasi bencana di Indonesia masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi.
Banyak bencana besar datang dengan pola kerusakan dan korban yang hampir selalu berulang, seakan pelajaran dari peristiwa sebelumnya tidak benar-benar diinternalisasi.
Mitigasi Masih Bersifat Reaktif
Salah satu persoalan utama adalah pendekatan mitigasi yang cenderung reaktif.
Upaya penanganan sering kali baru maksimal setelah bencana terjadi, sementara langkah pencegahan dan pengurangan risiko belum menjadi prioritas utama.
Padahal mitigasi seharusnya dimulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan bencana, hingga penguatan sistem peringatan dini.
Banyak wilayah rawan bencana masih dihuni tanpa perlindungan memadai. Permukiman berdiri di daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, atau kawasan pesisir yang rentan tsunami.
Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.
Lemahnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan
Masalah berikutnya terletak pada koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kebijakan mitigasi sering berjalan sendiri-sendiri, tidak terhubung secara sistematis antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Akibatnya, banyak program mitigasi tidak berjalan efektif atau hanya bersifat formalitas.
Di tingkat daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi kendala besar.
Tidak semua daerah memiliki kapasitas untuk menyusun peta risiko bencana yang akurat atau melakukan simulasi kesiapsiagaan secara rutin. Hal ini memperlemah kemampuan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Edukasi Masyarakat Masih Minim
Mitigasi bencana tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan masyarakat. Sayangnya, edukasi mitigasi masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Banyak warga yang belum memahami langkah-langkah dasar penyelamatan diri, jalur evakuasi, maupun tindakan darurat saat bencana terjadi.
Rendahnya literasi kebencanaan ini membuat masyarakat berada pada posisi yang sangat rentan.
Tanpa pengetahuan yang cukup, potensi korban jiwa akan selalu tinggi, bahkan pada bencana yang seharusnya dapat diantisipasi.
Kerusakan Lingkungan Memperparah Risiko
Faktor lain yang memperlemah mitigasi adalah rusaknya lingkungan hidup. Alih fungsi lahan, deforestasi, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam memperbesar risiko bencana.
Banjir dan longsor kerap dipicu oleh kesalahan manusia dalam mengelola ruang dan sumber daya alam.
Jika aspek lingkungan tidak dijadikan bagian penting dalam mitigasi, maka bencana akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar.
Mitigasi seharusnya berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Perlu Pendekatan Mitigasi yang Menyeluruh
Untuk keluar dari lingkaran masalah ini, mitigasi bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemerintah harus memperkuat regulasi, memastikan kebijakan tata ruang berbasis risiko, serta meningkatkan kapasitas daerah.
Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui edukasi dan partisipasi langsung.
Mitigasi bencana bukan sekadar agenda teknis, melainkan investasi jangka panjang demi keselamatan dan ketahanan bangsa.
Tanpa perubahan pendekatan yang serius, Indonesia akan terus menghadapi risiko besar setiap kali alam menunjukkan kekuatannya.
Editor : Muhammad Azlan Syah