RADARBONANG.ID – Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah merespons surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait permintaan bantuan dalam penanganan dampak bencana yang melanda wilayah tersebut.
Permintaan dukungan disampaikan melalui surat resmi yang diterima oleh UNDP dan UNICEF dari Pemprov Aceh pada 14 Desember 2025.
Menurut keterangan dari Pusat Informasi PBB di Indonesia, UNDP kini tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para relawan nasional (national responders) dan masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga: Orang Tua Jarang Bilang Perasaan? Ternyata Ini Alasan yang Sering Tak Disadari Anak
Fokus dukungan ini sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery) pascabencana.
Sementara itu, UNICEF juga telah menerima surat tersebut dan sedang menelaah area bantuan yang mungkin diberikan.
Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di lapangan di mana UNICEF dapat memberikan kontribusi lebih efektif.
UNICEF selama ini telah bekerja secara intens dengan pemerintah pusat dan daerah dalam respons darurat, terutama terkait kesejahteraan anak-anak yang terdampak bencana.
Sejak banjir dan longsor melanda Aceh serta sejumlah wilayah Sumatera, UNICEF disebut telah aktif di lapangan bersama mitra pemerintahan nasional dan subnasional.
Tim UNICEF di Aceh bahkan diperkuat dengan tenaga teknis tambahan untuk memperkuat respons di sektor yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.
Pernyataan yang sama menyebutkan bahwa UNDP dan UNICEF tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan lanjutan terhadap respons yang dipimpin pemerintah Indonesia, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait.
Hal ini mencerminkan keterlibatan aktif PBB dalam upaya tanggap darurat yang sedang berjalan di provinsi-provinsi terdampak.
Permintaan resmi dari Pemerintah Aceh ini tidak lepas dari pengalaman historis, di mana UNDP dan UNICEF pernah terlibat dalam fase pemulihan pascatsunami di Aceh pada 2004, sehingga keduanya dipandang sebagai mitra yang memiliki pengalaman signifikan dalam penanggulangan krisis besar.
Surat permintaan bantuan ini bukan tanpa sorotan. Beberapa pihak mengomentari langkah Aceh sebagai inisiatif yang wajar dan bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat, mengingat banyaknya lembaga dan relawan yang sudah membantu di lokasi bencana.
Baca Juga: Quiet Quitting Versi Gen Z: Bukan Malas, Ini Cara Bertahan di Dunia Kerja yang Melelahkan
Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, menilai surat tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pemulihan bersama.
Namun, di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sempat menyatakan tidak mengetahui detail surat tersebut, menyebut pembuatan dokumen itu dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setempat, meski kemudian juru bicara pemerintah provinsi menyatakan bahwa surat itu memang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF sebagai lembaga yang telah aktif di Aceh.
Keterlibatan UNDP dan UNICEF kini ditunggu hasil kajiannya, terutama bentuk dukungan yang akan diberikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Aceh dalam proses pemulihan pascabencana.
PBB sendiri tetap memantau situasi secara seksama dan siap memperkuat dukungan sesuai mandate masing-masing lembaga.
Editor : Muhammad Azlan Syah