RADARBONANG.ID– Harapan ratusan pelajar di Kecamatan Tambakboyo untuk menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah menjadi kekecewaan pahit.
Distribusi jatah makan yang seharusnya merata justru tersendat dan mengarah pada dugaan pelanggaran prosedur oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Nutama Berkah Pulogede.
Sekolah-sekolah di Desa Mander menjadi korban paling nyata. Sekitar 700 penerima manfaat—dari TK, PAUD, hingga SMP—yang sudah terdata sejak sebulan lalu, hingga kini belum menerima satu pun jatah MBG.
Ironisnya, desa lain yang justru lebih jauh dari dapur SPPG Pulogede sudah menikmati program tersebut tanpa hambatan.
Akar persoalan diduga berawal dari kelebihan kuota. SPPG Pulogede mencatat hingga 3.500 penerima manfaat, jauh melampaui bati di situ. Ketika beberapa perwakilan Mander mencoba meminta kejelasan, SPPG Pulogede justru melempar penanganan ke SPPG Sobontoro—tanpa ada koordinasi, tanpa pemberitahuan, tanpa dasar distribusi yang jelas.
“Yang melakukan pendataan dan MOU itu SPPG Pulogede, tapi kenapa penerima Mander diarahkan ke Sobontoro?” lanjut ST.
Lebih membingungkan, SPPG Sobontoro sendiri tegas menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendata atau menandatangani MOU terkait Desa Mander. Secara geografis pun, Mander adalah wilayah yang paling dekat dengan Pulogede, bukan Sobontoro.
Sobontoro justru sudah kewalahan mengantar jatah ke desa-desa paling selatan seperti Dikir, Plajan, dan Ngulahan.
“Jika menambah Mander, anak-anak bisa pulang duluan sebelum MBG sampai ke sekolah,” jelas ST.
ST menilai masalah ini muncul karena lemahnya koordinasi dan diabaikannya peran Babinsa dalam pemetaan wilayah.
Pendataan dilakukan sepihak oleh mitra dan SPPG, tanpa melibatkan pihak yang menguasai situasi lapangan.
“SPPG dan mitra sejak awal pendataan tidak melibatkan Babinsa yang lebih tahu pemetaan wilayah,” ujarnya.
Dia juga menyorot peran mitra yang dinilai terlalu dominan dalam mengarahkan distribusi. Padahal juknis menegaskan bahwa distribusi adalah kewenangan kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.
Danramil: Sudah Berkali-kali Diperingatkan, Tapi Tak Digubris
Komandan Rayon Militer (Danramil) Tambakboyo, Kapten Arm Teguh Haribowo, membenarkan adanya kekacauan distribusi MBG di wilayahnya. Bahkan, Teguh menyebut SPPG Pulogede sudah berulang kali diperingatkan.
“Mereka sebenarnya tahu harus menyalurkan ke wilayah terdekat, tapi seakan-akan tidak tahu. Peringatan kami selalu tidak digubris,” tegasnya.
Menurut Kapten Teguh, berbagai pertemuan dengan pihak SPPG dan mitra selalu berakhir buntu. Tidak ada kemauan mengikuti aturan, padahal juknis, tata tertib, dan batasan kuota sudah jelas.
“Seharusnya tidak seenaknya. Ada aturan yang wajib dipatuhi. Kami tetap memberi peringatan tegas jika mereka masih tidak bisa diarahkan,” tandas perwira asal Kecamatan Widang itu.
Kisruh distribusi MBG ini membuat ratusan siswa di Mander terpaksa menunggu tanpa kepastian—sementara program yang mestinya menyehatkan justru jadi sumber ketidakpuasan.
Pemerintah kini dituntut turun tangan agar hak pelajar dipulihkan, dan pelaksanaan MBG kembali sesuai rel aturan. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah