RADARBONANG.ID – Ketidakpastian kembali menyergap calon jemaah haji (CJH). Jarak menuju jadwal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (bipih) tinggal menghitung jam, tetapi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya belum juga turun.
Informasi awal menyebutkan pelunasan dimulai 19 November, hasil kesepakatan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan DPR RI.
Namun hingga Senin (17/11), payung hukum resmi—termasuk keputusan presiden (kepres)—belum muncul.
Kondisi ini membuat jemaah berada di posisi serba sulit. Pelunasan tak bisa dilakukan begitu saja.
Ada sederet tahapan wajib yang harus dipenuhi: mulai tes kesehatan untuk memperoleh bukti istitaah, melengkapi vaksin Covid-19, polio, dan meningitis, hingga memastikan aktifnya keanggotaan BPJS Kesehatan.
Kemenag Koordinasi dengan Dinkes
Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban, Imam Bukhori, mengakui situasi tersebut turut membuat daerah harus bergerak cepat meski belum ada regulasi.
“Kemarin kami mengundang Dinas Kesehatan terkait kesiapan tes kesehatan. Teman-teman dinkes mengaku siap membantu untuk memulai tes kesehatan dan vaksinasi, dan sudah mengajukan surat untuk mendapatkan izin memulai proses tes kesehatan,” ujarnya.
Imam menyebut langkah ini sengaja diambil sebagai antisipasi. Bila mendadak pelunasan benar-benar dibuka 19 November, jemaah tidak lagi terhambat urusan administrasi.
“Ini persiapan awal. Ketika nanti ternyata 19 November dimulai pelunasan, paling tidak jemaah sudah ada yang selesai,” imbuhnya.
Imam juga menegaskan bahwa tahun ini ada perubahan penting: istitaah menjadi syarat pelunasan, bukan lagi sekadar kelengkapan menjelang keberangkatan.
“Kemarin kami sudah konsultasi ke Kanwil,” jelasnya.
Baca Juga: Harga Rumah Melonjak, Tanah Jadi Pelarian Baru Gen-Z: Ini Checklist Investasinya
Sejumlah Daerah Sudah Lakukan Tes Kesehatan
Ternyata bukan hanya Tuban yang bergerak tanpa menunggu petunjuk teknis. Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur dan daerah lain sudah lebih dulu memulai tes kesehatan jemaah sejak seminggu terakhir—semuanya demi menghindari penumpukan pekerjaan ketika regulasi akhirnya terbit.
“Karena kami ingin saat pelunasan semua persiapan sudah siap, tidak ada persyaratan administrasi yang mengganjal,” pungkas Imam.
CJH kini hanya bisa berharap kepastian segera datang. Waktu terus berjalan, sementara pelunasan yang harusnya sederhana berubah menjadi adu cepat dengan ketidakjelasan. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah