RADARBONANG.ID — Polemik pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, mengenai tenaga ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang diskusi hangat di media sosial.
Pernyataannya yang menyebut bahwa program MBG tidak membutuhkan ahli gizi dianggap kontroversial dan menimbulkan kekhawatiran para tenaga kesehatan.
Polemik itu berawal dari potongan video konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung yang beredar luas.
Dalam video tersebut, seorang perempuan yang merupakan ahli gizi sedang memaparkan berbagai persoalan teknis di lapangan serta beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG—salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Masalah Rekrutmen Non-Ahli Gizi
Dalam pemaparannya, ahli gizi itu menyoroti persoalan penting: banyaknya posisi ahli gizi di SPPG MBG yang justru diisi oleh mereka yang bukan berlatar belakang gizi.
Padahal, kata dia, peran ahli gizi tidak hanya sebatas membuat menu, tetapi juga mengawasi komposisi gizi, standar kebersihan, serta perhitungan kebutuhan penerima manfaat berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Ia menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli gizi bersertifikat.
Kolaborasi itu dinilai penting untuk memastikan setiap SPPG MBG beroperasi sesuai kaidah kesehatan, bukan hanya administrasi.
Selain itu, ia menekankan perlunya ahli sanitasi untuk memastikan makanan yang diberikan lewat program MBG tetap aman, bersih, dan bebas kontaminasi.
Cucun Potong Pembicaraan, Tuduh Arogansi
Namun sebelum sesi penjelasan itu selesai, Cucun Syamsurijal yang hadir dalam forum tersebut tampak tak setuju dengan penyampaian sang ahli gizi.
Dalam potongan video yang viral, Cucun memotong pembicaraan dan menuduh perempuan tersebut arogan.
“Saya nggak suka anak muda arogan seperti ini. Mentang-mentang kalian dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” ujar Cucun dalam video yang kini tersebar di berbagai platform.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet, terutama dari komunitas tenaga kesehatan yang merasa profesi mereka diremehkan.
Usulan Ubah Istilah ‘Ahli Gizi’
Cucun kemudian menyampaikan rencana untuk membahas perubahan nomenklatur posisi “Ahli Gizi” menjadi “Pengawas Gizi” dalam rapat bersama BGN. Dengan perubahan istilah tersebut, menurutnya, posisi itu tidak lagi harus diisi oleh tenaga berlatar pendidikan gizi.
Ia juga menegaskan bahwa menurut pandangannya, program MBG tidak membutuhkan Persagi maupun ahli gizi.
“Semua orang bisa jadi ahli gizi hanya dengan mengikuti pelatihan tiga bulan,” tegasnya.
Pernyataan ini kembali memicu kritik, sebab profesi ahli gizi membutuhkan pendidikan formal bertahun-tahun, termasuk kompetensi analisis kesehatan, penyusunan diet, surveilans gizi, hingga manajemen pangan dan sanitasi.
Pelatihan untuk Warga Lokal
Dalam pernyataan lanjutan, Cucun mengatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat melatih warga lokal—baik fresh graduate maupun lulusan SMA—melalui pelatihan selama tiga bulan sebelum menerima sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Anak-anak di kabupaten ini kan banyak yang pintar. Dilatih tiga bulan, dikasih sertifikasi BNSP, selesai. Tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kembali memicu respons negatif, karena dianggap merendahkan profesi ahli gizi dan mengabaikan pentingnya keahlian teknis dalam menangani program makanan berskala nasional.
Publik Pertanyakan Mutu Program MBG
Setelah video tersebut viral, banyak pihak mempertanyakan kualitas dan standar pelaksanaan program MBG jika peran ahli gizi dianggap tidak krusial.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa standar gizi tidak bisa ditangani secara asal, mengingat program ini menyasar jutaan penerima manfaat, termasuk anak sekolah.
Organisasi profesi seperti Persagi juga menyuarakan kekhawatirannya. Mereka menegaskan bahwa tenaga ahli gizi bukan hanya soal pengetahuan menu, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Cucun atau pihak DPR terkait pernyataan viral tersebut.
Publik pun masih menunggu langkah resmi pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai standar kesehatan yang aman dan profesional.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah