RADARBONANG.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga tanggung jawab fiskal dan integritas keuangan negara dalam pembiayaan proyek strategis nasional.
Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jumat (8/11/2025), ia menyatakan siap menggunakan uang hasil pengembalian dari para koruptor untuk membantu membayar sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang lebih dikenal dengan nama Whoosh.
Prabowo menekankan bahwa dana negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara tidak boleh dibiarkan mengendap.
Menurutnya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk program strategis publik, termasuk sektor transportasi yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak.
Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh, dengan estimasi pembayaran sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Ia meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan persoalan utang, karena menurutnya, pembangunan infrastruktur besar selalu melibatkan pinjaman, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.
Meski demikian, pernyataan tersebut sempat menimbulkan perbincangan di ruang publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa utang proyek KCJB merupakan tanggung jawab konsorsium BUMN, bukan APBN.
Ia menilai pengelolaan utang oleh BUMN lebih tepat untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.
Dari laporan keuangan terakhir, konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat kerugian sebesar Rp 4,19 triliun sepanjang 2024, dan Rp 1,62 triliun hingga pertengahan 2025.
Kerugian itu terutama disebabkan oleh biaya operasional tinggi, bunga pinjaman luar negeri, serta penyesuaian tarif penumpang yang belum mencapai titik impas.
Prabowo menilai, proyek ini seharusnya dilihat bukan hanya dari sisi keuangan semata, melainkan juga aspek strategis dan simbolik.
Menurutnya, Whoosh menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia mengelola proyek teknologi tinggi bersama mitra internasional seperti Tiongkok.
Pernyataan Presiden ini langsung menuai beragam reaksi.
Sebagian ekonom menilai langkah memanfaatkan dana pengembalian koruptor untuk proyek publik merupakan pendekatan inovatif, namun tetap perlu diawasi agar transparan dan sesuai prosedur hukum.
Sementara di media sosial, banyak warganet menilai langkah tersebut sebagai pesan kuat terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk keberanian pemerintah menanggung tanggung jawab proyek besar tanpa mengeluh.
Pengamat kebijakan publik menilai, wacana penggunaan dana hasil korupsi untuk proyek strategis dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, asalkan dilakukan secara akuntabel dan disertai laporan terbuka.
Baca Juga: Lewak Tapo: Tradisi Pembelahan Kelapa untuk Mencari Kebenaran Kematian di Adonara
Dengan pernyataan ini, Prabowo seolah ingin menegaskan dua pesan penting: bahwa komitmen antikorupsi akan terus menjadi prioritas, dan bahwa pembangunan infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Whoosh akan tetap dilanjutkan dengan prinsip tanggung jawab fiskal dan manfaat publik.
Editor : Muhammad Azlan Syah