RADARBONANG.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,2 triliun bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat Indonesia jika digunakan dengan tepat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut dana tersebut setara dengan biaya renovasi sekitar 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Ia menilai, sektor pendidikan merupakan pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul dan berdaya saing di masa depan.
Baca Juga: Kado Setahun Prabowo-Gibran: Rp 4 Triliun Dana BOS Madrasah dan RA Pekan Ini Cair!
Dikutip dari cnnindonesia.com Presiden Prabowo Subianto mengatakan uang ini akan dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai sektor, seperti pendidikan.
“Bayangkan, dengan uang hasil sitaan itu, kita bisa memperbaiki ribuan sekolah yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan layak,” ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi maritim bangsa.
Ia mengatakan bahwa uang sebesar Rp13,2 triliun juga dapat digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan modern di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Menurutnya, satu kampung nelayan dapat menampung sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan demikian, program tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sekitar 5 juta masyarakat pesisir.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan bahwa penyitaan Rp13,2 triliun merupakan hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari tiga korporasi besar, yakni Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Kasus ini menjadi salah satu pengembalian dana terbesar yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Otak Ngebut Saat Mau Tidur? Inilah Fenomena Bedtime Anxiety yang Bikin Banyak Orang Susah Merem
Burhanuddin menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik korupsi yang merugikan negara.
Pernyataan Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai langkah transparan dan tegas terhadap hasil sitaan korupsi harus menjadi contoh untuk penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan potensi manfaat sebesar itu, publik kini menaruh harapan agar dana hasil sitaan benar-benar dialokasikan untuk program-program prioritas nasional.
Tak hanya untuk sekolah dan kampung nelayan, tetapi juga untuk memperkuat pelayanan publik di sektor kesehatan, pangan, dan energi.(*)
Editor : Muhammad Azlan Syah