RADARBONANG.ID - Sinyal perombakan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) bukan lagi sekadar wacana.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengumumkan rencana memangkas jumlah BUMN secara drastis. Dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-an perusahaan yang dianggap efisien, sehat, dan kompetitif.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo dalam dialog dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis, Rabu (15/10).
Pernyataan ini bukan basa-basi. Prabowo menekankan, reformasi BUMN dilakukan untuk menekan kebocoran, memangkas inefisiensi, dan meningkatkan daya saing perusahaan negara yang selama ini banyak dinilai “besar tapi ompong.”
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tegas pendiri Partai Gerindra itu.
Buka Kran Masuknya Profesional Asing
Tak hanya soal jumlah, Prabowo juga membuka jalan bagi masuknya profesional asing untuk memimpin BUMN.
Regulasi yang selama ini membatasi kursi puncak hanya bagi warga negara Indonesia, kini dilonggarkan.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ujar Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Jokowi itu.
Langkah ini sinyal kuat: BUMN tak lagi akan jadi “pangkalan nyaman” bagi titipan politik dan birokrat malas.
Pemerintah ingin perusahaan negara benar-benar dikelola secara profesional — bukan hanya dijadikan “badan gemuk” yang membebani APBN.
Sentil Banyak Pemimpin Politik Tak Paham Ekonomi
Prabowo juga menyentil fenomena klasik: banyak pemimpin politik tak paham ekonomi, tapi hobi bikin kebijakan.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo dengan nada sinis.
Menurutnya, para politisi muda harus melek ekonomi jika ingin memimpin negara dengan kebijakan rasional dan berbasis data.
“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.
Langkah Ekstrem Reformasi BUMN
Jika benar dijalankan, rencana rasionalisasi ini akan jadi langkah paling berani dalam sejarah reformasi BUMN Indonesia.
Dari ribuan perusahaan negara yang sering tumpang tindih, hanya segelintir yang akan bertahan — dan dipaksa berlari cepat.
BUMN tak lagi tempat aman. Tapi medan tempur bagi yang siap bersaing. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah