RADARBONANG.ID – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggebrak panggung politik nasional dengan melakukan perombakan besar di Kabinet Merah Putih.
Senin (8/9), lima kementerian strategis dirombak, sementara satu kementerian baru resmi dibentuk sebagai tindak lanjut pengesahan RUU Haji.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, dalam keterangan pers di Istana, Jakarta, menegaskan reshuffle ini lahir dari evaluasi mendalam Presiden.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama dari reshuffle kali ini adalah lahirnya Kementerian Haji dan Umrah.
Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan kementerian baru tersebut, sekaligus mengangkat Irfan Yusuf sebagai menteri pertamanya.
Dia akan didampingi oleh Dahnil Azhar yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Langkah ini menandai babak baru tata kelola ibadah haji di Indonesia, setelah sebelumnya pembahasan panjang RUU Haji disepakati bersama DPR RI.
Deretan Nama Baru di Kabinet
Selain kementerian baru, wajah-wajah segar juga muncul di kursi kabinet.
Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Sementara itu, Ferry Juliantono ditunjuk untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM.
Posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kini diisi oleh Muktaruddin.
Untuk Kemenpora, meski nama Dito Ariotedjo telah dipastikan diganti, pengganti resminya belum diumumkan.
Prosesi Pelantikan di Istana
Pelantikan berlangsung di Istana Negara dengan suasana khidmat.
Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Anggota DPR RI Mukhtarudin dan sejumlah pejabat negara.
Semua pengangkatan pejabat ini berlandaskan Keppres Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Dengan reshuffle ini, Prabowo tidak hanya merombak wajah kabinet, tetapi juga menegaskan arah baru pemerintahannya.
Kementerian Haji dan Umrah menjadi bukti bahwa kebutuhan umat kini mendapat perhatian serius dari negara. (*)
Editor : Amin Fauzie