RADARBONANG.ID – Ketegangan lama soal Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kini memasuki babak baru.
Meski status hukum wilayah perairan kaya migas di Laut Sulawesi itu belum final, kedua negara memilih langkah pragmatis: kerja sama ekonomi jalan dulu, hukum belakangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jumat (27/6).
“Kita sepakat untuk memulai joint development di Ambalat. Apa pun potensi sumber daya di wilayah itu, akan kita kelola bersama secara adil,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama.
Ambalat, wilayah kaya potensi minyak dan gas bumi seluas 15.235 kilometer persegi, selama ini menjadi titik sensitif dalam hubungan RI–Malaysia. Kedua negara mengklaim area tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Langkah joint development ini, meski bersifat jangka pendek, menandai pendekatan baru yang lebih pragmatis dalam mengelola konflik wilayah.
Prabowo menyebut kerja sama ekonomi adalah cara agar "kepentingan rakyat tak terus dikorbankan demi proses hukum yang bisa memakan waktu puluhan tahun".
PM Malaysia Anwar Ibrahim menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa kerja sama ekonomi di kawasan Ambalat tidak perlu menunggu putusan hukum internasional.
“Jika kita menunggu proses hukum internasional, bisa jadi makan waktu 20 tahun lagi. Kita harus memanfaatkan momentum sekarang demi kesejahteraan warga di kawasan perbatasan,” tegas Anwar.
Langkah ini dinilai sebagai strategi win-win, sambil menghindari ketegangan maritim seperti yang pernah terjadi di masa lalu—termasuk insiden patroli kapal militer kedua negara di zona yang diklaim tumpang tindih.
Selain isu bilateral, pertemuan juga membahas posisi kedua negara dalam konflik global. Prabowo dan Anwar menyuarakan dukungan atas gencatan senjata Israel-Iran, dan menyerukan penyelesaian damai terhadap konflik Palestina.
“Kita menyambut baik adanya gencatan senjata. Proses perdamaian ini harus terus dijaga,” ucap Prabowo.
Bagi Presiden Prabowo, isu Ambalat bisa menjadi ujian awal kemampuan diplomatiknya di panggung internasional.
Meski pendekatan ekonomi bisa menjadi solusi cepat, pengamat memperingatkan bahwa tanpa kejelasan batas maritim, potensi konflik di masa depan tetap terbuka.
“Kesepakatan ini bukan penyelesaian, tapi penangguhan. Tanpa kepastian hukum, setiap pergantian pemerintahan bisa memicu ulang sengketa,” ujar seorang analis hubungan internasional dari CSIS. (*)
Editor : Amin Fauzie