RADARBONANG.ID – Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia kian mengkhawatirkan. Bahkan, prevalensinya disebut lebih tinggi dibandingkan hipertensi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan data mencengangkan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah menjangkau hampir 9 juta warga Indonesia.
“Saya kaget ketika melihat datanya. Ternyata masalah gigi dan mulut menempati posisi teratas. Sekitar 50 persen masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37 persen kehilangan gigi, dan 12,4 persen mengalami gangguan gusi,” ujar Menkes Budi dalam tayangan resmi Kemenkes, Senin (23/6).
Tak ingin persoalan ini terus berlarut, Menkes langsung tancap gas.
Dia menekankan pentingnya pendekatan edukatif sejak usia dini, bahkan mendorong agar materi kesehatan gigi wajib masuk kurikulum PAUD, TK, dan SD.
“Kami sudah bicara dengan Kemendikbud. Materi menyikat gigi yang benar harus masuk wajib belajar,” tegasnya.
Tak hanya itu, Menkes juga mendorong pemerataan layanan dengan memberi insentif untuk dokter gigi yang bertugas di daerah tertinggal.
“Saya berbasis data. Kalau masalah gigi paling tinggi, maka intervensinya harus diprioritaskan,” tambahnya.
Ketua Umum PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg. Usman Sumantri membenarkan kondisi tersebut.
Dia menyebutkan dari 53.886 dokter gigi di Indonesia, hanya 699 yang merupakan dokter spesialis.
“Artinya satu dokter spesialis harus melayani sekitar 62 ribu warga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 56,9 persen penduduk usia di atas 3 tahun mengalami masalah gigi dan mulut.
Yang lebih mengejutkan, 88 persen di antaranya menderita karies.
“Hanya 6,2 persen masyarakat yang menyikat gigi dengan benar. Itu artinya cuma satu dari 16 orang yang benar-benar paham cara merawat giginya,” beber Usman.
PDGI mendorong penguatan layanan gigi di level primer, termasuk penempatan dokter gigi di seluruh Puskesmas.
“Saat ini masih ada 26,8 persen Puskesmas yang belum punya dokter gigi. Kami siap bantu isi kekosongan itu,” tegasnya.
Selain itu, PDGI juga mendorong penguatan alat seperti rontgen gigi dan fasilitas scaling dasar agar pelayanan makin optimal.
Biaya Bengkak, JKN Terbebani Jika Tak Diatasi
Kondisi ini juga berdampak besar terhadap pembiayaan kesehatan.
Data BPJS 2022 mencatat lebih dari 11 juta kunjungan layanan gigi dengan proyeksi biaya mencapai Rp 1,2 triliun pada 2030.
“Padahal yang terlayani baru 10 persen dari mereka yang membutuhkan. Kalau akses diperluas, tentu beban biaya bisa ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup drg. Usman. (*)
Editor : Amin Fauzie