RADARBONANG.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggebrak dunia pendidikan.
Bukan dengan pembangunan gedung baru atau program seremonial, tapi lewat ultimatum keras dan gaya bicara blak-blakan yang bikin banyak orang tua terhenyak.
Dalam sebuah pernyataan viral, Dedi menyoroti fenomena siswa yang mendapat uang jajan Rp 30 ribu per hari, berangkat ke sekolah naik motor, tapi ujung-ujungnya bolos, nongkrong, bahkan ikut geng.
Menurutnya, ini adalah potret pemborosan dan pola asuh yang salah total.
“Sekolah sudah gratis, tapi jajannya Rp 30 ribu. Itu yang mahal tuh jajan, bukan sekolahnya!” tegas Dedi dalam kunjungannya ke salah satu SMA di Jawa Barat.
Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pungutan di sekolah negeri tingkat SMA/SMK.
Bila terbukti ada, kepala sekolahnya langsung diberhentikan. Hal ini bukan isapan jempol.
Beberapa waktu lalu, seorang kepala sekolah di Bekasi resmi dicopot karena terbukti melakukan pungutan liar.
Namun, kata Dedi, subsidi pendidikan dari negara yang sudah triliunan rupiah itu bisa sia-sia kalau anak-anak malah dimanjakan.
“Kalau rakyat miskin masuk swasta pun, tetap jadi tanggung jawab saya. Tapi jangan jadi manja. Uang sekolah gratis, tapi jajan minta Rp 30 ribu. Lalu untuk apa sekolah?” ujarnya tajam.
Bagi Dedi, mendidik karakter anak bukan hanya soal pelajaran di kelas.
Tapi juga dari hal paling sederhana, seperti membawa bekal sendiri dan berangkat sekolah dengan jalan kaki atau sepeda.
“Sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) jalan, anak-anak wajib bawa bekal dari rumah. Dan jangan pakai motor! Belum 17 tahun, kok sudah naik motor ke sekolah?” katanya.
Dedi menilai, anak-anak yang naik motor lebih rentan terlibat kenakalan.
“Habis sekolah malah keluyuran. Nggak pulang. Nongkrong, tawuran, gabung geng. Bikin resah orang tua, guru, bahkan sampai ditahan polisi,” jelasnya.
Dalam momen yang sama, Dedi juga menegaskan bahwa pekerjaan rumah siswa (PR) tak melulu soal tugas akademik.
“PR itu cuci piring sendiri, nyapu sendiri, nyetrika baju sendiri. Itu semua masuk dalam penilaian karakter di sekolah,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, bukan hanya dibebankan pada guru atau sekolah.
"Anak pintar tapi manja, tidak tahu tanggung jawab, itu gagal. Saya tidak mau itu terjadi di Jawa Barat," katanya.
Langkah Dedi ini bukan yang pertama. Gaya khasnya yang tegas, tanpa basa-basi, dan langsung ke akar masalah memang sering mencuri perhatian.
Tapi yang membuat publik simpati, Dedi tak hanya bicara, tapi juga bertindak — mencopot pejabat bermasalah, memantau langsung ke lapangan, dan terus mendorong pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
Editor : Amin Fauzie