RADARBONANG.ID – Suara para orang tua siswa kelas VIII SMPN 1 Tuban makin lantang.
Bukan soal gagal jalan-jalan ke Bali, tapi karena dana program Outdoor Learning (ODL) yang belum jelas nasibnya.
Uang sebesar Rp 1,5 juta per siswa sudah dikumpulkan. Tapi programnya batal.
Dan dari total itu, masih ada sisa dana sekitar Rp 25 juta yang belum disertai rincian penggunaannya.
Awalnya, program ODL itu dijadwalkan sebagai study tour ke Bali.
Namun, program mendadak dibatalkan setelah larangan ODL keluar.
Akibatnya, sekolah mengembalikan uang ke siswa, tapi tidak penuh.
“Yang dikembalikan hanya Rp 1,342 juta per anak. Sisanya Rp 148 ribu masih ditahan sekolah, katanya untuk ganti rugi,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Masalahnya, tidak ada rincian resmi soal untuk apa saja uang Rp 148 ribu per siswa itu digunakan.
Jika dikalikan dengan total 169 siswa, berarti ada dana yang belum jelas penggunaannya sebesar sekitar Rp 25 juta.
“Kami tidak mempermasalahkan Rp 148 ribu per anak, asal jelas untuk apa, DP bus kah? catering? hotel? Tapi sampai sekarang tidak pernah ada rinciannya,” lanjut wali murid tersebut.
Pertemuan pun pernah digelar antara sekolah dan orang tua. Tapi justru yang menjawab adalah pihak travel, bukan sekolah.
“Ini aneh. Kan uang kami setor ke sekolah, bukan ke travel. Harusnya sekolah yang bertanggung jawab langsung, bukan lepas tangan begitu saja,” imbuhnya.
Orang tua siswa meminta pertanggungjawaban dan transparansi penuh, bukan sekadar pengembalian.
Bukti transaksi, kuitansi, atau surat pembatalan dari vendor semestinya bisa disampaikan agar tak menimbulkan kecurigaan.
“Bukan soal nominal, tapi kejujuran. Sekolah harus berbenah, jangan sampai kepercayaan orang tua hilang gara-gara dana kegiatan tak transparan,” tegasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 1 Tuban Umi Rindiyah belum memberikan penjelasan apa pun.
Pesan konfirmasi yang dikirim ke nomor pribadinya hanya centang dua tanpa balasan.
Padahal, masyarakat dan orang tua siswa berharap pihak sekolah bisa menjelaskan secara terbuka: berapa persen DP yang sudah dibayarkan ke vendor, berapa yang bisa dikembalikan, dan ke mana sisa uang mengalir.
Kisah ini menjadi pengingat penting bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia: uang dari siswa adalah amanah, bukan sekadar administrasi.
Dalam era digital seperti sekarang, transparansi adalah harga mati.
Orang tua makin kritis, dan publik makin sadar. Jadi, bukan soal jadi atau tidaknya ODL, tapi bagaimana sekolah mengelola uang publik dengan tanggung jawab dan etika. (*)
Editor : Amin Fauzie