RADARBONANG.ID - Pemerintah dan Bank Indonesia menyebut posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2025 masih “terjaga dan sehat”, meskipun nilainya membengkak hingga USD 431,5 miliar atau setara lebih dari Rp 7.000 triliun.
ULN tumbuh 8,2 persen secara tahunan (yoy)—lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen. Tapi, benarkah semua aman-aman saja?
Alih-alih hanya menyorot angka dan jargon “terukur”, publik juga perlu mencermati arah penggunaan ULN, efek jangka panjangnya terhadap APBN, serta transparansi atas utang yang terus bertambah tiap bulan.
Apakah ini strategi jitu membiayai pembangunan atau justru jebakan fiskal jangka panjang?
Total ULN sebesar USD 431,5 miliar (naik 8,2 persen yoy). Dari jumlah tersebut, ULN Pemerintah tercatat USD 208,8 miliar (naik 10,4 persen yoy) dan ULN Swasta sebesar USD 194,8 miliar (turun tipis -0,6 persen yoy).
Rasio ULN terhadap PDB tercatat 30,3 persen (turun dari 30,6 persen pada Maret 2025).
Sementara, porsi utang jangka panjang sebesar 85,1 persen dari total ULN.
5 Catatan Kritis di Balik Kenaikan ULN:
1. Utang Naik Cepat, Ekonomi Tumbuh Lambat
ULN naik 8,2 persen, tapi pertumbuhan ekonomi nasional masih berkisar di angka 5 persen.
Artinya, utang tumbuh lebih cepat dari kemampuan ekonomi menciptakan nilai tambah. Ini bisa jadi lampu kuning bagi stabilitas fiskal.
2. Didominasi Utang Jangka Panjang—Tapi Beban Tetap Berat
Memang, 99,9 persen dari ULN pemerintah dan 85 persen dari total ULN adalah jangka panjang.
Tapi bukan berarti aman. Bunga tetap jalan, dan saat jatuh tempo tiba, APBN harus siap menanggung beban besar.
3. Sektor Kesehatan & Sosial Dapat Porsi Besar—Tapi Di Mana Dampaknya?
ULN pemerintah dialirkan ke jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen), pendidikan (16,4 persen), dan pertahanan (18,7 persen).
Namun hingga kini, masih banyak rumah sakit rujukan yang defisit dan kualitas pendidikan yang timpang antar daerah.
4. ULN Swasta Melemah, Sinyal Menurunnya Kepercayaan?
ULN swasta justru mengalami kontraksi 0,6 persen yoy, meskipun sempat ditopang sektor lembaga keuangan.
Penurunan ini bisa mengindikasikan bahwa swasta enggan berutang karena prospek ekonomi belum stabil.
5. Aliran Modal Asing Masuk—Tapi Bisa Kabur Kapan Saja
BI menyebut masuknya dana asing ke SBN sebagai tanda positif.
Tapi, bila sentimen global berubah dan investor tarik dana secara tiba-tiba, rupiah bisa anjlok dan tekanan pada ULN membesar drastis.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih dalam kategori sehat.
“Rasio ULN terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 30,3 persen. Ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian yang terus diperkuat,” ujar Ramdan dikutip dari laman resmi Bank Indonesia.
Ia menambahkan bahwa BI dan pemerintah akan terus menjaga koordinasi erat agar ULN tetap dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan minim risiko.
Meski demikian, ada sejumlah pertanyaan besar untuk pemerintah terkit posisi utang luar negeri tersebut.
Di antaranya, sudah sejauh mana efektivitas proyek-proyek yang dibiayai ULN dan apakah ada laporan publik detail mengenai output dan outcome-nya.
Juga, seberapa siap APBN menghadapi tekanan bunga dan pelunasan jika terjadi krisis.
Kenaikan ULN Indonesia tak bisa hanya dilihat dari rasio atau durasi utangnya.
Di balik angka yang “terjaga” itu, publik berhak tahu: dampaknya apa, siapa yang paling menikmati, dan siapa yang akan membayar tagihannya nanti?
So, Pemerintah dan BI perlu lebih transparan soal arah, prioritas, dan keberhasilan realisasi penggunaan utang.
Jangan sampai narasi “sehat” hanya jadi pembungkus dari masalah laten yang bisa membengkak di kemudian hari. (*)
Editor : Amin Fauzie