RADARBONANG.ID – Harapan orang tua dan guru agar siswa menerima susu berkualitas tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa terpenuhi.
Sebab, anggaran Rp 10 ribu per porsi dianggap belum mencukupi untuk menyediakan susu premium dengan kandungan susu segar 80 persen.
Program MBG yang menjadi unggulan pemerintah pusat ini kembali menjadi sorotan.
Kali ini, yang menjadi perhatian adalah kualitas susu kemasan yang masuk dalam menu harian siswa.
Banyak pihak berharap, susu yang dikonsumsi anak-anak memiliki kadar susu segar yang lebih tinggi demi mendukung pertumbuhan dan kecerdasan anak.
Namun, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kebonsari Kecamatan Tuban, Aulia Rizqi, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pilihan susu terbatas.
“Dengan nilai per porsi Rp 8 ribu untuk PAUD dan TK, serta Rp 10 ribu untuk SD hingga SMA, tentu sulit memasukkan susu dengan kandungan susu segar 80 persen,” ujar Aulia, Kamis (12/6).
Menurut Aulia, susu UHT (Ultra High Temperature) dengan kualitas tinggi dan kadar susu segar mencapai 80 persen dibanderol sekitar Rp 4.500 per kemasan.
Jika tetap dipaksakan masuk ke dalam paket MBG, maka variasi lauk dan buah harus dikurangi.
“Itu tentu mengorbankan variasi menu. Padahal, keseimbangan gizi juga penting. Jadi kami ambil jalan tengah,” katanya.
Saat ini, susu yang diberikan dalam program MBG memiliki kandungan susu segar sekitar 50 persen, dengan harga yang relatif lebih terjangkau.
Namun, Aulia menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap opsi peningkatan kualitas susu ke depan.
Meski belum memungkinkan di tahap awal ini, penggunaan susu segar murni dari peternak sapi perah lokal disebut bisa menjadi alternatif ke depan.
“Itu bisa saja diterapkan, tapi belum sekarang. Kita masih fokus evaluasi dan penjajakan pelaksanaan awal program MBG di Tuban,” ungkap Aulia.
Sebelumnya, beberapa orang tua siswa dan guru menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas susu yang hanya mengandung 50 persen susu segar.
Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak, kandungan minimal 80 persen dinilai ideal.
Pakar gizi juga menyarankan agar pemerintah mulai menjajaki skema kolaborasi dengan peternak lokal atau subsidi silang dari program lain untuk mendukung kualitas gizi anak-anak sekolah, tanpa mengorbankan variasi dan porsi makan harian. (*)
Editor : Amin Fauzie