RADARBONANG.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mendorong peningkatan layanan haji yang lebih ramah bagi jemaah perempuan.
Hal ini disampaikan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan haji 2025, yang kini memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air sejak Rabu (11/6).
Dalam keterangannya di Jeddah, Selasa (10/6), Arifah – yang juga anggota Amirul Hajj – menyoroti bahwa komposisi jemaah haji Indonesia didominasi oleh perempuan, yakni sekitar 55–60 persen.
Namun, jumlah petugas perempuan dinilai belum sebanding, khususnya pada sektor bimbingan ibadah.
“Jika kita ingin mewujudkan haji ramah perempuan, maka harus ada keseimbangan antara jumlah jemaah dan petugas perempuan,” ujarnya.
Arifah menegaskan bahwa bimbingan ibadah (bimbad) oleh petugas perempuan sangat krusial.
Sebab, banyak kebutuhan spiritual dan emosional jemaah perempuan yang lebih nyaman disampaikan kepada sesama perempuan.
“Ada hal-hal privat yang tidak bisa dibahas dengan petugas laki-laki. Ini menyangkut kenyamanan dan kekhusyukan ibadah,” tegas Ketua Umum Muslimat NU itu.
Selain soal SDM, Arifah juga mengkritisi kurangnya toilet perempuan di berbagai titik pelayanan haji, termasuk di Arafah dan Mina.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian jumlah toilet dengan memperhitungkan durasi penggunaan dan kebutuhan dasar jemaah perempuan.
“Ke depan, fasilitas seperti toilet harus proporsional. Penggunaan toilet perempuan umumnya lebih lama, jadi perlu jumlah yang lebih banyak,” jelasnya.
Ia berharap usulan tersebut bisa segera dibicarakan dengan pihak syarikah dan otoritas haji Arab Saudi demi perbaikan layanan di musim haji mendatang.
Menteri PPPA juga menyarankan agar sistem rekrutmen petugas haji mempertimbangkan aspek bahasa daerah dan latar belakang sosial jemaah.
Menurutnya, banyak jemaah Indonesia berasal dari akar rumput yang belum terbiasa bepergian jauh atau keluar negeri.
“Petugas dari daerah yang sama dengan jemaah dapat memberikan dukungan psikologis dan komunikasi yang lebih baik. Ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas petugas sangat penting dilakukan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Menuju Penyelenggaraan Haji yang Inklusif dan Responsif Gender
Arifah menekankan bahwa mewujudkan haji yang ramah perempuan bukan sekadar soal kuota atau fasilitas, melainkan juga menyangkut sensitivitas pelayanan terhadap kebutuhan jemaah perempuan secara menyeluruh.
“Saya apresiasi kerja keras petugas haji kita. Tapi saya juga ingin ada pendekatan yang lebih sistemik dan serius terhadap pelayanan jemaah perempuan,” katanya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan haji lintas kementerian dan lembaga, khususnya menjelang musim haji 2026 yang akan ditangani penuh oleh Badan Pelaksana Haji (BPH) menggantikan Kementerian Agama. (*)
Editor : Amin Fauzie