RADARBONANG.ID - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sempat memunculkan “Danantara effect” yang menggema di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi, namun di sisi lain, sebagian besar warganet justru pesimistis dan menganggap ini sebagai ilusi investasi.
Lantas, apa itu Danantara, dan bagaimana cara kerjanya? Berikut penjelasannya yang dirangkum Radar Bonang dari berbagai sumber.
Apa Itu Danantara?
BPI Danantara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana kekayaan negara dengan tujuan mengoptimalkan investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Nama "Daya Anagata Nusantara" sendiri mengandung makna penting. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" menggambarkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa.
Secara keseluruhan, ini mencerminkan potensi besar Indonesia di masa depan.
Badan ini resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan struktur pengawas dan badan pelaksana BPI Danantara.
BPI Danantara: Peran dan Tujuan Strategis
Sebagai lembaga pengelola investasi, Danantara akan fokus mengelola dana dari sumber daya alam dan aset negara.
Dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek-proyek strategis di berbagai sektor, seperti pengolahan logam, kecerdasan buatan, energi terbarukan, kilang minyak, dan produksi pangan.
Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8 persen.
Dan pada Maret 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mulai mengelola semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam proyeksi awal, Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan dana awal diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS.
Danantara akan memiliki dua holding utama yang terdiri dari unit operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, serta unit investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.
Struktur ini akan memastikan bahwa Danantara dapat berjalan dengan efisien dan fokus pada optimalisasi investasi yang ada.
Struktur Organisasi BPI Danantara
BPI Danantara memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks.
Di tingkat dewan pengawas, terdapat para pejabat tinggi negara, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan dari institusi penting seperti KPK, BPK, BPKP, dan PPATK.
Ini menandakan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.
Namun, meski tampak menjanjikan, sistem yang melibatkan banyak aktor ini berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan.
Struktur organisasi BPI Danantara juga mencakup Dewan Pengawas yang terdiri dari pejabat pemerintah dan tokoh penting lainnya, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara oleh Danantara.
Di bawahnya, ada Badan Pelaksana yang terdiri dari para profesional yang akan mengelola langsung kegiatan operasional dan investasi Danantara.
BPI Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
Meskipun Danantara akan mengelola aset besar negara, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri dan Pertamina, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dipastikan tidak akan terdampak dan tetap beroperasi dengan aman.
Danantara akan beroperasi secara independen dari Otoritas Investasi Indonesia yang sudah ada sebelumnya, dengan fokus pada pengelolaan dan optimalisasi investasi pemerintah.
Pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga menegaskan bahwa dana yang disimpan oleh masyarakat di bank-bank BUMN tetap aman.
Menanggapi seruan untuk menarik dana secara massal dari bank BUMN di tengah pembentukan BPI Danantara, pihak LPS menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.
Uang di bank-bank BUMN tetap dijamin oleh LPS, dan tidak ada alasan untuk menarik dana tersebut.
LPS memiliki kapasitas untuk menjamin dana masyarakat di bank BUMN, sehingga tak perlu ada gerakan massal untuk menarik uang di perbankan BUMN.
Superholding BUMN dan Efisiensi Anggaran
Langkah awal, pemerintah telah memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke dalam Danantara, yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Ini menandakan bahwa Danantara akan menjadi superholding yang mengalihkan kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dikuasai Kementerian BUMN langsung di bawah Danantara.
Adapun efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto, bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan dana yang akan diinvestasikan dalam proyek-proyek strategis.
Danantara sendiri sudah memiliki modal yang berasal dari aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dinaunginya saat ini.
Danantara memang hadir dengan harapan besar sebagai alat untuk memperkuat investasi nasional dan menarik modal asing.
Keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga ini bisa menyeimbangkan fleksibilitas pengambilan keputusan dengan akuntabilitas yang tinggi.
Jika mampu menavigasi tantangan ini dengan baik, Danantara dapat menjadi kekuatan baru dalam ekonomi Indonesia.
Sebaliknya, jika gagal, Danantara hanya akan menjadi tambahan struktur birokrasi yang memperlambat arus investasi.
Dengan tantangan yang ada, harapan yang terpenting adalah Danantara mampu memberi dampak nyata dalam transformasi ekonomi Indonesia.
Jangan sampai ia hanya menjadi fenomena sesaat yang tidak menghasilkan perubahan berarti.
Pungkasnya, keberhasilan BPI Danantara akan menjadi titik balik penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, atau justru menjadi sebuah harapan yang terpendam.
Pemerintah berharap bahwa Danantara bukan hanya akan memberikan efek demam sesaat, tetapi juga menghadirkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. (*)
Editor : Amin Fauzie