RADARBONANG.ID – Kekecewaan warga terhadap Pertamina makin meluas. Setelah deretan kendaraan tiba-tiba brebet usai mengisi pertalite, kini muncul tuntutan baru: Pertamina harus ganti rugi!
Di sejumlah wilayah seperti Tuban, Bojonegoro, Lamongan, hingga kabupaten tetangga, warga ramai-ramai melapor ke posko pengaduan.
Tapi alih-alih mendapat solusi, mereka justru pulang dengan tangan kosong. Tak ada kepastian kompensasi, tak ada jaminan penggantian biaya servis.
“Kami disuruh lapor, tapi tidak ada kejelasan ganti rugi atas kendaraan kami yang rusak. Terus buat apa lapor,” keluh Widodo, salah satu warga Tuban yang motornya mogok setelah mengisi pertalite.
Ia mengaku harus mengeluarkan uang untuk servis kendaraannya karena bahan bakar yang diduga bercampur air itu membuat mesin tidak bisa menyala normal.
“Kalau hanya satu-dua kendaraan yang brebet, mungkin Pertamina bisa berdalih masalahnya bukan dari BBM. Tapi ini korbannya banyak sekali. Pertamina wajib bertanggung jawab dan mengganti biaya servis kendaraan yang sudah kami keluarkan,” tegasnya.
“Kuitansi Sudah Siap, Tinggal Nunggu Kepastian”
Widodo bukan satu-satunya korban. Banyak warga lain yang bernasib serupa. Mereka menyimpan kuitansi servis sebagai bukti untuk menuntut kompensasi jika Pertamina nanti terbukti lalai.
“Kuitansi biaya servis masih saya simpan. Saya masih menunggu kepastian dari Pertamina, yang semestinya memang harus ada ganti rugi untuk warga yang kendaraannya rusak,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Azlan, warga lainnya. Ia berharap Pertamina tidak sekadar menenangkan warga dengan pembukaan posko, tapi benar-benar menindaklanjuti dengan tanggung jawab nyata.
“Semoga hasil uji lab-nya bisa transparan. Kalau memang kesalahannya dari Pertamina, maka Pertamina harus bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Pertamina Masih “Menunggu”
Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Area Manager Communication, Relation & CSR Ahad Rahedi menyatakan bahwa perusahaan saat ini masih fokus menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan brebet massal.
“Kompensasi secara terukur menjadi bagian tindak lanjut pasca laporan dan pengujian sampel di tangki BBM kendaraan para pelanggan. Untuk saat ini, pengujian di laboratorium masih berlangsung,” jelas Ahad.
Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu kapan hasil uji laboratorium itu keluar. Bahkan, Ahad menyebut jumlah sampel yang diuji terus bertambah.
“Keluhan terus meluas, tak hanya sampel dari SPBU yang diujikan, namun juga sampel dari tangki kendaraan pelapor,” bebernya.
Di tengah belum jelasnya hasil uji laboratorium, keluhan warga justru makin banyak. Tak sedikit masyarakat menilai posko pengaduan hanya formalitas tanpa kejelasan tindak lanjut.
Stok BBM Terancam Seret
Pertamina sendiri mengaku telah mengantisipasi potensi keterlambatan suplai ke beberapa SPBU, termasuk wilayah Tuban.
“Kami sudah mengajukan permintaan pengiriman lebih awal,” tandas Ahad.
Namun, langkah itu belum cukup meredam kekesalan publik. Di lapangan, sebagian warga mulai beralih ke Pertamax meski harga lebih mahal, karena khawatir mesin kendaraan mereka kembali rusak.
Kritik Masyarakat: Transparansi, Bukan Janji
Kasus ini seakan membuka borok lama dalam rantai distribusi BBM di daerah. Publik menilai, transparansi Pertamina masih setengah hati.
Warga yang kendaraannya rusak harus menanggung beban sendiri, padahal akar persoalannya diduga kuat dari kualitas BBM yang buruk.
“Kalau memang mau tanggung jawab, jangan cuma buka posko dan janji akan uji lab. Publik butuh kepastian, bukan pengalihan isu,” kata seorang warga lain yang enggan disebut namanya.
Sampai kemarin, posko pengaduan masih dibuka di sejumlah titik SPBU di wilayah Tuban.
Tapi yang datang melapor mulai jengah: hasil uji belum keluar, kendaraan sudah rusak, dan biaya bengkel terus jalan.
Gelombang keluhan warga menjadi alarm keras bagi Pertamina. Jika hasil laboratorium benar menunjukkan adanya kandungan air dalam pertalite, maka tanggung jawab korporasi tak bisa ditawar.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian ini, warga seperti Widodo dan Azlan tetap menunggu. Bukan lagi menunggu antrean BBM — tapi menunggu keadilan. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah