RADARBONANG.ID – Molornya pencairan Dana Desa (DD) tahap dua membuat proyek pembangunan di berbagai desa di Kabupaten Tuban terancam tertunda.
Sejumlah kepala desa akhirnya terpaksa memakai dana talangan agar rencana pembangunan tetap berjalan.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban, Suhadi, menyebut seharusnya DD tahap dua cair pada Agustus lalu.
Namun, hingga pertengahan September 2025, anggaran tersebut belum juga turun.
‘’(DD, Red) tahap satu molor, sekarang molor lagi,’’ keluhnya kepada Jawa Pos Radar Bonang, Senin (15/9).
Keterlambatan pencairan ini membuat banyak kades pusing lantaran kebutuhan operasional desa tetap berjalan.
‘’Mau tidak mau, kades harus cari utangan,’’ ujarnya blak-blakan.
Menurut Suhadi, sistem pencairan yang tidak segera diperbaiki akan selalu menimbulkan masalah berulang.
‘’Karena tahap satu molor, maka laporan untuk pencairan DD tahap dua jadi ikut molor. Kalau seperti ini terus, ya molor terus,’’ tegasnya.
Kondisi tersebut membuat jalannya pemerintahan desa tidak bisa maksimal.
Kades Sumberejo, Kecamatan Rengel, menambahkan bahwa jika situasi seperti ini berlanjut, proyek fisik desa akan molor.
Hal senada diungkapkan Kades Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Supriyanto.
‘’Bagaimana tidak molor, wong pencairan tahap satu sudah molor,’’ katanya.
Untuk menyiasati keterlambatan pencairan, sejumlah desa memakai dana talangan.
Ada yang menggunakan dana pribadi kepala desa, ada pula yang memilih berutang ke toko bangunan.
‘’Nanti saat DD sudah cair, semua langsung dibayarkan,’’ tandas Supriyanto.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A PMD Tuban, Sugeng Purnomo, hingga tadi malam belum dapat dikonfirmasi terkait keterlambatan DD tahap dua ini. (*)
Editor : Amin Fauzie