RADARBONANG.ID - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Tuban dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar Rp 131,9 miliar di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menilai target tersebut masih jauh di bawah potensi sebenarnya.
“Ini berdasarkan analisa potensi yang kami lakukan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Ternyata masih banyak potensi yang bisa digarap,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bonang.
Data menunjukkan, jumlah lokasi tambang di Tuban mencapai 120 titik, sebagian besar tambang pasir silika dan batu kapur.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30 titik belum memiliki izin resmi.
Jika tambang-tambang yang belum berizin dapat dikelola dengan baik, potensi PAD dari pajak MBLB diperkirakan bisa menembus lebih dari Rp 150 miliar.
“Semestinya target PAD dari sektor MBLB minimal Rp 150 miliar, bukan Rp 131,9 miliar,” tegas Tulus.
Dia menambahkan, potensi tersebut dihitung dari hasil tambang yang diangkut truk setiap hari, dan pengawasan ketat harus dilakukan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD berencana menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban untuk membedah ulang potensi pajak MBLB.
Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan PAD dari sektor mineral bukan logam dan batuan, sehingga kontribusi sektor tambang terhadap keuangan daerah lebih optimal. (*)
Editor : Amin Fauzie