RADARBONANG.ID – Suasana Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, memanas.
Warga yang selama ini hanya menyimpan kecurigaan dalam bisik-bisik, akhirnya meledak.
Sabtu (2/8), ratusan warga geram dan meluruk kantor balai desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa Dono Samuri atas dugaan penyelewengan dana Hippa (Himpunan Petani Pemakai Air) yang nilainya tidak main-main—tembus lebih dari Rp 1 miliar.
Api kemarahan itu dipicu kejanggalan yang mencuat sejak awal Juli.
Warga mengaku pernah mengajukan permohonan perbaikan jalan lingkungan.
Namun, respons dari pihak desa mengejutkan: tak ada dana satu rupiah pun.
Kondisi ini dianggap janggal oleh warga, karena menurut data yang diperoleh, desa seharusnya masih menyimpan dana besar dari hasil pengelolaan PADes Hippa.
Koordinator aksi, Ahmad Ikhya’, menyebut pihaknya menemukan data bahwa PADes Hippa menyimpan kas sekitar Rp 845 juta, ditambah dana dari investor senilai Rp 290 juta. Jika ditotal, jumlahnya tembus Rp 1,1 miliar.
“Kami mulai curiga ketika pengajuan perbaikan jalan ditolak karena alasan tak ada dana. Dari situlah kami melakukan penelusuran,” ujar Ikhya’.
Masyarakat pun telah berupaya menempuh jalur dialog.
Pada 16 Juli, mereka mengajukan audiensi resmi dengan pemerintah desa.
Sayangnya, Dono Samuri sebagai kepala desa tak hadir. Kesabaran warga masih panjang.
Pada 22 Juli, audiensi kembali digelar dan kali ini Dono hadir.
Di hadapan warga, ia mengakui menyimpan dana yang dimaksud dan berjanji akan mengembalikannya pada 2 Agustus.
Namun janji tinggal janji. Sampai waktu yang ditentukan, Dono menghilang tanpa jejak. Tak satu pun perangkat desa mengetahui keberadaannya.
Kondisi ini membuat warga semakin kecewa dan akhirnya menyegel ruang kerja kepala desa.
“Awalnya kami ingin menyegel seluruh kantor balai desa, tapi setelah pertimbangan matang, hanya ruang kepala desa yang disegel,” kata Ikhya’.
Hingga berita ini ditulis, Kades Kepohagung Dono Samuri belum dapat dikonfirmasi. Pesan yang dikirimkan oleh wartawan melalui WhatsApp tak direspons.
Ketua BPD Kepohagung, Listya Dwi Winarko, pun memilih bungkam terkait gejolak yang sedang berlangsung.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam masyarakat Desa Kepohagung.
Mereka berharap ada langkah tegas dari aparat dan pemerintah kabupaten agar dana desa yang seharusnya untuk kemakmuran bersama tidak menjadi bancakan segelintir pihak. (*)
Editor : Amin Fauzie